Sri Mulyani ke Mahasiswa, Mau Tambah Utang atau Tarik Pajak?

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 26 Oktober 2020 13:09 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 26 320 2299608 sri-mulyani-ke-mahasiswa-mau-tambah-utang-atau-tarik-pajak-Rj8OBtSUyi.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi pertanyaan kepada para finalis Lomba Debat Hebat APBN yang diselenggarakan Kementerian Keuangan. Pertanyaan pertama dilontarkan kepada tim IDLS dari Universitas Indonesia.

Sri Mulyani menanyakan bagaimana cara pengelolaan APBN di tengah ancaman krisis akibat pandemi? Apakah ingin mendorong belanja, atau justru mulai melakukan efisiensi pada pos pengeluaran negara tersebut?

Sebab menurut Sri Mulyani, dalam menghadapi krisis pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit dan cenderung tidak populer. Pasalnya, di sisi lain ekonomi Indonesia mengalami kemerosotan, masyarakat juga terancam terkena Pemutusan Hubugan Kerja (PHK).

Baca Juga: Presiden Jokowi Beberkan Indikator Kebangkitan Ekonomi RI

Namun, di sisi lain pemerintah juga perlu untuk mendorong belanja khususnya masyarakat yang terdampak pandemi. Namun konsekuensinya, utang pemerintah akan semakin meningkat.

"Di dalam menghadapi krisis pemerintah dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah dan tidak populer. Ekonomi masyarakat merosot, rakyat terancam keselamatannya karena pandemi dan juga karena kehilangan pekerjaan juga kemungkinan ancaman utang meningkat," ujarnya dalam acara Lomba Debat Hebat APBN secara virtual, Senin (26/10/2020).

Menurut Sri Mulyani, jika melihat hal tersebut pilihan yang dimiliki pemerintah tidak populer dan baik. Sebenarnya pemerintah ingin menaikan belanja negara namun pendapatan negara merosot.

Sebenarnya, ada pilihan untuk menaikan pajak kepada para pengusaha. Namun, jika hal tersebut dilakukan sangat sulit mengingat para pengusaha yang menjadi pembayar pajak tidak memiliki penghasilan akibat adanya pandemi.

"Jadi pilihan mau belanja nambah, atau belanja turun karena pendapatan lagi turun. Apakah harus menambah utang, dan juga tidak populer dan mungkin kita dalam hal ini tidak menginginkan memberikan warisan kepada generasi ke depan. Atau sebaiknya kita menaikan pajak dalam situasi pembayar pajak pun tidak mendapatkan penerimaan," jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya ingin mengetahui pilihan dari policy para peserta. Dan mengapa policy tersebut dipilih serta bagaimana pengimplementasiannya?

"Pertanyaan pertama saya. Coba jelaskan pilihan policy apa yang akan anda lakukan dan mengapa? Dan bagaimana menjalankannya," tanya Sri Mulyani.

Baca Juga: PSBB Transisi Diperpanjang, Pengusaha: Penyebaran Covid-19 Semakin Terkendali

Menanggapi pertanyaan dari Sri Mulyani, Tim A menyebut belanja harus tetap optimal dan menimbulkan manfaat bagi masyarakat. Meskipun saat ini kondisinya sedang tidak baik akibat pandemi covid-19.

Pria tersebut menambahkan, belanja harus tetap optimal dengan memprioritaskan sektor kesehatan. Di sisi lain belanja juga harus memperhatikan pemulihan ekonomi nasional dan bantuan sosial bagi masyarakat.

"Kami sangat sepakat saat ini sedang tidak baik dan dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Tentu sepakat juga tidak kebijakan yang bisa menyenangkan semua pihak sehingga akan muncul juga trade of dan juga pilihan-pilihan bagi pemerintah untuk memilih kebijakan mana yang bisa menghasilkan manfaat bagi masyarakat," ucapnya salah seorang pria dari Grup A.

Sementara itu, dari sisi pembiayaan, pemerintah tetap masih berutang. Namun dari tim A menyarankan agar utang yang ditarik berfokus pada protofilonya yang ada di dalam negeri.

Porsi portofolio dari utang pemerintah masih lebih besar yang berasal dari luar negeri. Wanita yang mewakili grup A ini menyebut Indonesia bisa mencontoh Jepang dan Amerika Serikat dalam penarikan utangnya.

Menurutnya, opsi ini memang tidak populer karena adanya pandangan miring dari masyarakat. Penyebabnya, ada beberapa masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan tentang cara utang yang baik.

"Dari sisi pembiayaan pemerintah dapat berutang kami menyarankan portofolio diusahakan dari dalam negeri. Karena dari komposisi utang Indonesia sekarang masih di luar negeri. Jika berkaca pada negara yang rasio utang pada PDB-nya itu sangat meroket seperti seperti Jepang atau AS dan negara maju lainnya, mereka tetap bisa membayar utang secara berkelanjutan," jelasnya.

Dari sisi penerimaan negara, pemerintah dapat mengoptimalkan reformasi perpajakan. Misalnya dengan membuat sistem perpajakan lebih efisien.

"Sehingga mengoptimalkan jumlah pajak yang dapat diterima dan didapatkan oleh negara. Lalu juga diversifikasi dari pajak seperti penerapan pajak digital, pajak minuman manis, serta sektor-sektor produktif dapat diterapkan untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional dari sisi pembiayaan," jelasnya

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini