UMP Tahun Depan Tak Naik, Bos Buruh: Perlawanan Semakin Mengeras

Fadel Prayoga, Jurnalis · Selasa 27 Oktober 2020 22:06 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 27 320 2300555 ump-tahun-depan-tak-naik-bos-buruh-perlawanan-semakin-mengeras-LsNKkf5eJZ.jpg Burus Tolak Penetapan UMP 2021. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta seluruh gubernur di Indonesia mengabaikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang meminta Upah Minimun Provinsi (UMP) tahun 2021 tak dinaikan.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak adanya kenaikan UMP 2021.

Baca Juga: UMP 2021 Tidak Naik Instrumen Bantu Perusahaan, Buruh Dapat BLT

"Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha semata," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10/2020).

Dia mengakui bila dunia usaha memang sedang mengalami kelesuan akibat pandemi Covid-19. Namun, pemerintah juga harus bersikap lebih adil soal UMP 2021.

Baca Juga: Sri Mulyani: UMP 2021 Tak Naik agar Perusahaan Tidak PHK Karyawan

"Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak mampu. Faktanya di tahun 1998 pun tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli masyarakat," tegasnya.

Dia meragukan bila keputusan Menaker Ida ini sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Apakah presiden sudah mengetahui keputusan Menaker ini? Atau hanya keputusan sepihak Menaker?," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Penerbitan SE ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Penerbitan SE ini juga dilatarbelakangi keberadaan pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.

“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,” kata Ida di Jakarta.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini