Belajar dari Kejagung, 5 Kementerian dan Lembaga Asuransikan Gedungnya

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Selasa 17 November 2020 14:49 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 17 470 2311017 belajar-dari-kejagung-5-kementerian-dan-lembaga-asuransikan-gedungnya-AIN1mggYdc.jpg Kejagung Merupakan Salah Satu BMN yang Belum Diasuransikan. (Foto: Okezone.com)

 JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menilai perlu adanya peningkatan manajemen aset pemerintah dari kerusakan dan bencana yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu adanya polis asuransi Barang Milik Negara (BMN).

Kepala Biro Umum BPKP Raden Suhartono mencatat, ada lima lembaga yang sudah mengasuransikan BMN di antaranya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), dan BPKP.

Baca Juga: Gedung Kejagung Belum Diasuransikan, Sri Mulyani: Sangat Sayang

BPKP juga telah mengasuransikan 88 gedung atau bangunan yang tersebar pada 34 unit kerja di seluruh Indonesia. Nilai gedung atau bangunan kantor yang diasuransikan sebesar Rp816,5 miliar dengan besaran biaya premi Rp266,8 juta untuk jangka waktu pengasuransian 2 bulan terhitung pada November-Desember 2020.

Menurutnya, dalam menguatkan manajemen aset pemerintah, pihaknya menggandeng sejumlah emiten asuransi negara. Konsorsium asuransi BMN tersebut adalah PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) atau Jasindo, Business Manager Jasindo Jakarta I, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

 Baca Juga: Gedung Kejagung Kebakaran, Sri Mulyani Siapkan Duit Segini untuk Renovasi

"Kerjasama ini untuk melindungi aset pemerintah dari kerusakan dan bencana merupakan terobosan penting manajemen aset pemerintah untuk menghindari risiko yang lebih besar, misalnya kebakaran yang bisa terjadi di instansi pemerintah," kata Raden dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Raden menilai, asuransi bagi aset negara akibat kerusakan dan bencana yang merugikan negara sangat penting. Langkah itu bukan saja untuk menjaga kemanfaatan nilai, tetapi menjadi catatan bagi semua pegawai untuk lebih berhati-hati dalam pengelolaan barang milik negara.

Dengan demikian, upaya membagi beban risiko akibat terjadi kebakaran atau kerusakan, tidak akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) karena risiko kerusakan sebagian sudah ditanggung oleh pihak asuransi plat merah.

“Kerjasama ini menjadi semangat kita (BPKP) untuk lebih baik dalam mengelola Barang Milik Negara serta menghindari risiko kerugian yang lebih besar,” katanya.

Senada, Direktur BMN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Encep Sudarwan mengutarakan, pihak kementerian dan lembaga (K/L) juga perlu melakukan pengamanan aset negara guna menghindari kejadian tak terduga.

"Seperti kebakaran. World Bank telah menjadikan Indonesia sebagai percontohan untuk pengelolaan BMN yang lebih baik. Karena itu, kami mengapresiasi BPKP yang sudah mengasuransikan BMN. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan BPKP akan diikuti pula K/L lain dalam mengamankan aset negara yang bertujuan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat,” kata dia.

BPKP juga merupakan salah satu dari sepuluh Instansi yang ditunjuk sebagai menjadi pilot project pengasuransian BMN sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KM.6/2020 tentang Tahapan pelaksanaan Pengasuransian Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera menganggarkan perbaikan Gedung Kejaksaan Agung. Anggaran yang disiapkan pun sangat besar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, aset negara Kejaksaan Agung itu belum masuk dalam daftar asuransi Barang Milik Negara (BMN). Hal ini menyebabkan anggaran yang dibutuhkan cukup besar.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini