OJK Beberkan Tantangan dan Kendala Penerapan Restrukturisasi Kredit

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 20 November 2020 18:26 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 20 320 2313275 ojk-beberkan-tantangan-dan-kendala-penerapan-restrukturisasi-kredit-9Kc4wtXrJR.jpg Restrukturisasi Kredit di Tengah Pandemi Covid-19. (Foto: Okezone.com/Shutterstock)

JAKARTA – Pandemi Covid-19 membuat sejumlah sektor usaha mengalami kelesuan. Alhasil, para pebisnis pun mengalami kesulitan membayar cicilan utang ke perbankan.

Melihat fenomena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan kebijakan POJK/11 tentang Restrukturisasi kredit. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana mengaku, terdapat beberapa tantangan dalam menerapkan POJK/11 tersebut. Di antaranya, menyeimbangkan antara kebutuhan debitur dengan kapasitas likuiditas bank.

Baca Juga: 4 Pertimbangan Bank Sebelum Perpanjang Restrukturisasi Kredit

“Kualitas governance dan integritas para pelaku perbankan serta debitur sangat menentukan kelancaran pemberian restrukturisasi. Bank perlu memastikan tidak terjadi moral hazard atau adanya free rider dalam penerapan relaksasi ini,” kata Heru dalam diskusi daring, Jumat (20/11/2020).

Tak hanya itu, dalam menerapkan POJK/11 ini tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Lalu, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa kebijakan itu dapat diterapkan kepada seluruh jenis kredit.

“Mereka memandang bahwa kredit semuanya boleh direstrukturisasi, ini yang berkali-kali terjadi, karena kurangnya pemahaman," ujarnya.

Baca Juga: Covid-19 Belum Selesai, Alasan OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit

Kemudian, terkait kendala realisasi restrukturisasi kredit yang belum optimal karena adanya kesulitan tatap muka, verifikasi data, dan pengkinian kondisi debitur akibat social distancing dan pembatasan akses di beberapa wilayah. Lalu, adanya restrukturisasi debitur secara bulk untuk yang bersifat mass product.

“Proses restruktur harus dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam kredit restrukturisasi berpotensi menghambat proses percepatan stimulus. Persetujuan restrukturisasi yang harus naik 1 tingkat menimbulkan bottle neck pemrosesan restrukturisasi,” ujarnya.

Selanjutnya, beberapa fungsi operasional tidak dapat dilakukan melalui work from home, sehingga dilakukan mekanisme split office. Terakhir, tantangan dari industri yang masih berpedoman pada SOP lama sehingga cenderung memakan waktu dan birokrasi.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang kebijakan POJK 11/2020 tentang restrukturisasi kredit selama setahun. Nantinya, program tersebut akan berakhir pada Maret 2022.

Heru Kristiyana menjelaskan alasan pihaknya memutuskan untuk memperpanjang restrukturisasi kredit lantaran melihat tren jumlah kasus Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan adanya penurunan. Berdasarkan data per 10 November 2020, terdapat 444 ribu kasus positif Covid-19 di Tanah Air.

“Dalam hal vaksin telah tersedia, dampak Covid-19 kemungkinan juga masih belum dapat selesai segera, mengingat kemungkinan perlunya pentahapan untuk distribusi vaksin tersbut,” kata Heru.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini