Singgung Petamburan, PHRI Minta Kebijakan PSBB Dihentikan

Michelle Natalia, Jurnalis · Kamis 26 November 2020 13:55 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 26 470 2316623 singgung-petamburan-phri-minta-kebijakan-psbb-dihentikan-w5uERpTNiF.jpg Hotel (Shutterstock)

JAKARTA - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani membeberkan sejumlah cara agar permintaan sektor pariwisata bisa kembali meningkat. Menurut dia, permintaan sektor pariwisata akan naik jika masyarakat yakin bahwa penanganan Covid-19 berjalan dengan baik dan terjamin keamanannya.

"Demand akan meningkat jika ada keyakinan dari masyarakat bahwa pandemi bisa terkendali. Banyak orang berharap pada vaksin tetapi bagaimana keyakinan dalam menerapkan protokol dan memastikan bahwa kita itu aman," ujarnya dalam Economic Outlook 2021: Outlook Pariwisata 2021 secara virtual, Kamis (26/11/2020).

 Baca juga: Liburan Akhir Tahun Dipangkas, Pengusaha Hotel Gigit Jari

Hariyadi juga meminta agar pemerintah menghentikan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta dan kota lainnya serta menghapus peraturan yang menghambat pergerakan masyarakat. Menurut dia, pelaksanaan PSBB di lapangan tidak dilakukan dengan disiplin baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

Dia mencatat bahwa selama PSBB diterapkan, tingkat okupansi hotel anjlok hingga ke kisaran 25%-30%. Bahkan pada bulan April-Mei 2020 ada anggota PHRI yang melaporkan bahwa sebanyak 2.000 hotel dan 8.000 restoran tutup.

 Baca juga: Libur Panjang Akhir Tahun, Okupansi Hotel Diprediksi Capai 80%

"Kami mengimbau ke Gubernur DKI Jakarta karena ada klaster Petamburan. Kalau pemerintah tidak konsisten, lebih baik setop saja PSBB," imbuhnya.

Meski meminta PSBB transisi, Hariyadi memastikan para pengusaha perhotelan dan restoran akan tetap menerapkan protokol kesehatan. "Kami minta menghentikan PSBB transisi tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga membuat ekonomi bergerak dan pariwisata bergerak," tegasnya.

Dia juga berharap pemerintah memberikan stimulus yang efektif sesuai kebutuhan dan segera mengeksekusi belanja negara. "Saat ini stimulus untuk sektor pariwisata baru berupa subsidi pekerja dan prakerja namun untuk korporasi belum mendapatkannya," tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini