Potensi Ekonomi Syariah Dalam Upaya Pemulihan Dampak Pandemi

Karina Asta Widara , Jurnalis · Jum'at 27 November 2020 14:34 WIB
https: img.okezone.com content 2020 11 27 11 2317359 potensi-ekonomi-syariah-dalam-upaya-pemulihan-dampak-pandemi-gFpNMrGgyP.jpg Foto : Dok IIF 2020

Indonesia Islamic Festival (IIFEST) 2020 merupakan acara webinar yang pertama kalinya diselenggarakan oleh Dyandra Promosindo bersama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada 26-27 November 2020. Mengawali hari pertama, dibuka dengan keynote speech dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr (HC). KH Ma’ruf Amin dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dr. Luky Alfirman, S.T., M.A. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari narasumber diantaranya Achmad Sudrajat, Lc., MA (Ketua LAZISNU), Prof. Dr. Muhammad Nuh, DEA (Ketua Badan Wakaf Indonesia), Prof. Dian Masyita (Guru Besar UNPAD & Dekan FEB Univ. Islam Internasional Indonesia), SN Permana Lazuardy, SE., MM (Kasudit Legislasi Rencana Investasi – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia) dan Royzani Sjachril, ST. (Wakil Sekjen Bidang Perbankan Syariah Real Estate Indonesia). Acara ini juga diikuti lebih dari 200 peserta dan media.

Beberapa informasi penting yang dapat kami rangkum dari acara tersebut, antara lain:


 I. Komitmen Pemerintah Mendukung, UMKM, Pendidikan, dan Ekonomi Syariah ditengah Pandemi

Prof. DR. (HC) KH. Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa pemerintah tengah dan akan terus mengupayakan kebijakan taktis dan strategis. Diantaranya adalah refocusing dan realokasi APBN anggaran tahun 2020 untuk memberikan stimulus kepada perekonomian yang melemah. Langkah

konkret melalui program Program Ekonomi Nasional (PEN) yang didukung alokasi anggaran sebesar 695,2 triliun rupiah, lebih dari 60% dialokasikan menjaga tingkat kesejahteraan rumah tangga UMK dan korporasi.

Prioritas pengembangan ekonomi dan keuangan keuangan syariah sekarang ini difokuskan kepada empat hal yaitu pengembangan dan perluasan industri produk halal, keuangan syariah, dana sosial dan kegiatan usaha syariah.

Kondisi krisis maupun pasca krisis ini pemerintah akan terus memperkuat kapasitas pelaku usaha bisnis syariah skala mikro kecil dan menengah terutama dalam kebutuhan dasar masyarakat selama pandemi penguatan dilakukan antara lain dengan memfasilitasi UMKM, untuk memasarkan produksi melalui digital sehingga UMKM Indonesia dapat menjadi bagian dari global halal value chain untuk memacu pertumbuhan usaha dan ketahanan ekonomi umat.

Dr. Luky Alfirman, S.T, M.A, selaku Dirjen Pengelolaan Pebiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan bantuan operasional pendidikan Madrasah dan sebagainya sebesar 2,38 triliun rupiah untuk membantu sekitar 21.1173 tembaga pesantren dan 62.153 lembaga Madrasah Diniyah serta 112.008 lembaga pendidikan Al-Quran tentang pendidikan untuk pembelajaran secara daring bagi Pesantren selama 3 bulan sebesar 211,7 miliar diberikan sebesar 5 Juta perbulan kepada 14.115 lembaga.

Pemerintah mendukung pengembangan ekonomi syariah melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), penguatan program literasi nasional keuangan syariah, penerbitan instrumen keuangan syariah seperti CWLS dan kebijakan yang mendukung ekonomi dan tarian seperti undang – undang jaminan produk halal, undang-undang perbankan syariah undang-undang wakaf dan lainnya.

 

II. Pentingnya Peran Infaq, Sodaqoh dan Wakaf ditengah Pandemi

Achmad Sudrajat, LC, MA (Ketua LAZIZNU) menguraikan potensi Indonesia yang tidak didapati dari luar negeri adalah budaya yang sangat filantropi dan nilai-nilai gotong royong yang luar biasa. Hal ini dapat diorganisir lebih baik lagi untuk kepentingatn umat. Kontribusi zakat, infak dan wakaf dalam perekonomian nasional dari beberapa potensi baru dari zakat fitrah yang saat ini sudah optimal dimanfaatkan namun namun yang potensi yang lain masih ada peluang dan tantangan untuk dikembangan lagi untuk dampak yang lebih besar.

Salah satu contohnya adalah Laziz NU yang sudah melakukan perannya dan akan terus akan melakukan variasi program pengembangan unggulan untuk kemaslahatan ekonomi keumatan. Mulai dari Santri Entrepreneur (Santren) sampai dengan Muslimat-Pro untuk mengembangkan gerakan perempuan yang lebih terampil dan produktif melalui UMKM milik NU yang tersebar diseluruh nusantara.

Prof. Dr. Muhammad Nuh, DEA (Ketua Badan Wakaf Indonesia) menjelaskan potensi bangsa yang paling dermawan, memiliki jiwa solidaritas antar kelompok masyarakat. Serta potret mileniall memiliki jiwa sosial yang tinggi dan memiiliki kepedulian tinggi. Mobilisasi wakaf uang yang sudah dilakukan Badan Wakaf Indonesia menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan kegiatan gerakan tiada hari tanpa berwakaf dan sudah berjalan di beberapa tempat.

Pentingnya kolaborasi pengelola antar lembaga zakat minimal 5% saja dapat membuat pergerakan perekonomian yang luar biasa. Kesadaran sinergi pengelola asset umat menjadi ekosistem yang sangat besar ini dapat menyiapkan Indonesia yang lebih kuat dan dapat bermanfaat bagi keselamatan umat yang akan datang.

Prof. Dian Masyita sebagai Guru Besar UNPAD juga menjelaskan peran zakat infaq dan wakaf meberikan kontibsusi nyata. Potret pertumubuhan yang masih bisa survaie disituasi yang serba sulit untuk farmasi dan makanan serta teknologio digital. PHK dan pengangguran menjadi terdampak signifikan. Kontribusi kebijakan pemerintah untuk Jiswaf untuk fasilitas social dan investasi bisnis. Potret potensi dan realitas yang msaih ada gap. Integrase data dan peloran data dan kolaborasi antar institusi.

Wakaf sendiri memiliki berbagai macam produktivitas ekonomi dan kemaslahatan umat. Banyaknya multiplier effect bagi pekerja yan terlibat dalam pemanfaatan dana wakaf ini juga menjadi hal yang harus menjadi kesadaran mmasyarakat ditengah Pandemi ini. Literasi ini memang harus disosialisasikan bersama-sama.

III. Geliat Sektor Preperti dengan Skema Syariah Semakin Diminati

SN Permana Lazuardy, S.E., MM yang merupakan Kasubit Legalisasi Rencana Investasi Kementerian PUPR menjelaskan bahwa skema bantuan pembiayaan rakyat melalui program satu juta rumah dengan pembiayaan syariah cukup tinggi terdapat 14 bank syariah penyalur dana untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Meskipun memang Permana menyampaikan bahwa sosialisasi mengenai informasi fitur perbankan KPR syariah perlu ditingkatkan.

Royazani Sjachril selaku Wakil Sekjen Bidang Perbankan Syariah Real Estate Indonesia (REI) juga menambahkan bawha banyak anggota dari (REI) yang beralih kepada skema syariah. Baik itu dengan perbankan syariah maupun secara mandiri tanpa perbankan. Beberapa hal yang perlu disesuaikan untuk bertahan di masa new normal ini adalah management perusahaan yang bekerja lebih efektif dan efisien, menunda kontrak baru untuk menjaga cash flow, kemampuan pemasaran secara online atau digital juga harus dimanfaatkan agar bisa bertahan dimasa new normal, kemudian pemberian promosi diskon dan kemudahan lainnya yang menarik untuk para calon pembeli properti.

Didalam property syariah terdapat 3 akad yang sering digunakan yaitu 3 skema. Pertama adalah murabahah yaitu jual beli secara langsung dimana ada perjanjian jual beli antara bank dan juga nasabah. Kedua adalah musyarakah terdapat bagi hasil di mana dua investpr yang mengembangkan perumahannya kemudian dijual kepada masyarakat. Terakhir ada sistem mudharabah dimana pemilik modal memberikan modalnya untuk digunakan untuk megembangkan modal tersebut. Harapannya formulasi skema syariah ini dapat mendorong geliat sektor perumahan.

CM

(yao)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini