Pengusaha Sebut Pilkada Serentak 2020 Paket Hemat, Tak Ngefek ke Ekonomi

Taufik Fajar, Jurnalis · Rabu 09 Desember 2020 14:37 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 09 320 2324536 pengusaha-sebut-pilkada-serentak-2020-paket-hemat-tak-ngefek-ke-ekonomi-CY3IUjCXtP.jpg Pilkada (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Hari ini Pilkada serentak dilaksanakan di 270 daerah, 9 provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota diikuti 735 pasangan calon kepala daerah.

Berkaca pada Pilkada serentak sebelum pandemi Covid-19, tahapan Pilkada umumnya mampu menggerakkan ekonomi di daerah dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan tahapan biasanya Pilkada diramaikan dengan kampanye terbuka yang secara langsung di sana terjadi transaksi bisnis seperti belanja atribut kampanye, pembuatan baliho, spanduk, umbul-umbul, banner, kaos, topi dan sticker.

Baca Juga: Usai Nyoblos Langsung Pulang, Ekonomi RI Tak Pingsan? 

Kemudian, lanjut dia disana ada keterlibatan pengusaha lokal seperti EO yang mengatur pembuatan panggung hiburan, sewa tenda, kursi, sound system, keyboard, artis dan banyaknya UMKM yang berjualan makanan dan minuman ketika ada pengumpulan massa.

Kesemuanya akan menambah omzet UMKM didaerah yang berkontribusi terhadap naiknya transaksi bisnis dan konsumsi rumah tangga.

Jika dalam kondisi normal dengan peserta Pilkada mencapai 735 paslon, jika rata-rata paslon memiliki biaya kampanye paling sedikit Rp1 miliyar maka perputaran uang bisa mencapai Rp735 miliar, ini jumlah minimal, wajarnya bisa mencapai Rp5 triliun melihat karateristik daerah masing masing.

Jumlah ini sangat signifkan menggerakkan ekonomi daerah dan memberikann kontribusi terhadap pertumbuhan nasional.

"Namun Pilkada serentak tahun ini tidak dapat memberikan dampak ekonomi tersebut diatas karena keterbatasan ruang kampanye yang berpedoman terhadap protokol kesehatan," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/12/2020).

 

Tahapan Pilkada tahun ini banyak diramaikan via sosmed dan virtual sehingga transaksi ekonomi sangat minim terjadi, para pasangan calon lebih banyak berbelanja alat alat kesehatan seperti handsanitizer, masker dan lainnya untuk dibagikan ke masyarakat, sedangkan atribut sekalipun dibelanjakan namun sangat minim.

"Pilkada tahun ini bisa disebut Pilkada paket hemat, para paslon sangat membatasi belanja kampanye mungkin juga karena keterbatasan dana karena tidak mendapat support dari pelaku usaha karena terdampak pandemik Covid-19," ungkap dia.

Dana kampanye yang digelontorkan pemerintah sebesar 20 triliun perputarannya sangat terbatas karena dipakai untuk pengadaan surat dan kotak suara,peralatan kesehatan dan berbagai persiapan Pilkada lainnya hanya sedikit yang sampai ke tangan warga berupa honor para petugas KPPS.

"Sehingga tidak signifikan dampaknya terhadap kenaikan konsumsi rumah tangga," jelas dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini