Grab-Gojek Mau 'Kawin' Tak Perlu Restu Kemenhub

Rina Anggraeni, Jurnalis · Rabu 09 Desember 2020 16:19 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 09 320 2324641 grab-gojek-mau-kawin-tak-perlu-restu-kemenhub-5Ul8DX2ul9.jpg Ojek Online (Okezone)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan buka suara mengenai isu Grab dan Gojek. Pasalnya kedua Ojek Online tersebut akan melakukan merger.

Direktur Jendral Perhubungan Darat Budi Setiadi mengatakan jika Grab dan Gojek ingin disatukan tidak perlu meminta izin dari Kemenhub.

 Baca juga: Merger Gojek-Grab Dinilai Bikin Driver Madesu

"Enggak ada dong mereka bisnisnya kan bukan saja transportasi," kata Budi saat dihubungi MNC Portal di Jakarta, Rabu (9/12/2020).

Lanjutnya pihaknya tidak masuk rambah bisnis Gojek maupun Grab. Pasalnya Kemenhub hanya sebagai regulator untuk pemberian ijin transportasi.

 Baca juga: Grab-Gojek Merger Buat Persaingan Tak Sehat

"Banyak yang lain kan masih ada juga maxim aplikator yang lain. kita tidak masuk ke bisnis mereka ya. Kalau mereka akan tetap salah satu bisnisnya transportasi ya ikuti regulasi kita," tandasnya.

Sebagaai informasi, diskusi Grab dan Gojek tersebut muncul ketika kedua perusahaan yang bersaing ini merugi di berbagai negara akibat berbagai pembatasan terkait virus Covid-19. Di Indonesia yang merupakan tempat kedua perusahaan bersaing ketat, kedua perusahaan juga merugi.

Nilai valuasi kedua aplikasi 'super platform' ini turun secara substansial di pasar sekunder, di mana saham diperdagangkan secara informal. Saham Grab yang berbasis di Singapura senilai USD14 miliar pada putaran pendanaan terakhirnya di 2019 telah diperdagangkan dengan diskon 25%.

Saham Gojek yang bermarkas di Jakarta, senilai hampir USD10 miliar tahun lalu, juga telah dijual dengan diskon besar. Kerugian yang timbul akibat Covid-19 kepada bisnis ride-hailing menekan Grab dan Gojek untuk melakukan merger.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini