Menteri Basuki Tekankan Peningkatan Kualitas Rumah Subsidi

Taufik Fajar, Jurnalis · Sabtu 19 Desember 2020 15:34 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 19 470 2330675 menteri-basuki-tekankan-peningkatan-kualitas-rumah-subsidi-nONTTyv4q4.jpeg Foto Rumah: Ilustrasi Shutterstock

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 30 Bank Pelaksana untuk penyaluran dana KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2021.

Dalam kesempatan tersebut juga diluncurkan aplikasi SiPetruk (Sistem Pemantauan Konstruksi) yang diperuntukkan bagi para pengembang untuk memastikan kualitas hunian yang dibangun.

Baca Juga: Ada Covid-19, 777.708 Unit Rumah Murah Terbangun

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya berharap dengan acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan peluncuran aplikasi Sipetruk, dapat terus mendorong peningkataan pengawasan penyaluran KPR Subsidi FLPP. Sebab keberhasilan penyaluran FLPP tidak hanya diukur dari besarnya kredit yang tersalurkan, melainkan juga harus dilihat dari kualitas rumah subsidi yang dibangun pengembang.

“Pengembangan digital memang harus cepat kita lakukan, tetapi jangan hanya mengejar volume. Dengan adanya aplikasi Sipetruk ini harus lebih terjamin kualitas rumah MBR yang dibangun. Selama ada uang APBN dalam pembangunannya, maka Kementerian PUPR bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjaga kualitasnya. Pastikan subsidi sampai ke tangan yang tepat, jangan main-main dengan uang subsidi dan kualitasnya sekali lagi harus dapat dipertanggungjawabkan," ujar Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/12/2020).

 

Dengan alokasi anggaran FLPP tahun 2021 sebesar Rp19,12 triliun untuk 157.500 unit rumah, Menteri Basuki berharap agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk melayani kebutuhan rumah bagi MBR yang lebih baik.

“Pihak Bank harus memilih pengembang yang memang betul-betul serius ingin membangun rumah subsidi. Karena masih ada beberapa kasus di lapangan, di mana pelanggan yang sudah akad namun belum dibangun-bangun rumahnya, atau sudah dibangun tetapi tidak layak ditempati," ungkap dia.

Adapun 30 Bank Pelaksana tersebut terdiri dari 9 Bank Nasional dan 21 Bank Pembangunan Daerah baik Konvensional maupun Syariah, yakni Bank BTN, Bank BTN Syariah, Bank BNI, Bank BNI Syariah, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BRI Syariah, Bank BRI Agro, Bank Artha Graha, BPD BJB, BPD Sumselbabel, BPD Sumselbabel Syariah, BPD NTB Syariah, BPD Jatim, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut, BPD Sumut Syariah, BPD NTT, BPD Kalbar, BPD Kalbar Syariah, BPD Nagari, BPD Nagari Syariah, BPD Aceh Syariah, BPD Riau Kepri, BPD Riau Kepri, BPD Syariah DIY, BPD Kalsel, BPD Kalsel Syariah, BPD Jambi, dan BPD Jambi Syariah.

Bank pelaksana yang hadir di lokasi di antaranya 5 Bank Nasional yaitu Bank BTN, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BRI Syariah, serta 4 Bank Pembangunan Daerah yaitu BPD BJB, BPD NTB Syariah, BPD Sumselbabel, dan BPD Jatim Syariah. Sementara sisanya melakukan penandatanganan secara virtual dari masing-masing lokasi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini