Sengketa HGU PTPN Vs Markaz Syariah Rizieq, ATR: Tidak Bisa Dikuasai Masyarakat!

Tim Okezone, Jurnalis · Jum'at 25 Desember 2020 14:21 WIB
https: img.okezone.com content 2020 12 25 470 2333784 sengketa-hgu-ptpn-vs-markaz-syariah-rizieq-atr-tidak-bisa-dikuasai-masyarakat-trePM9UZGx.jpg Pondok Pesantren (Foto: Okezone)

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Negara (BPN) buka suara terkait sengketa lahan Pondok Pesantren Markaz Syariah, Megamendung antara PTPN VII dengan Habib Rizieq Shihab. Apalagi kabar mengenai sengketa lahan ini juga sudah tersebar luas di media sosial.

Pihak FPI sendiri mengakui jika lahan tersebut merupakan milik dari PTPN. Namun, pihak FPI berilah dengan mengacu pada Undang-undang Agraria tahun 1960 yang menyebutkan jika suatu lahan kosong yang digarap oleh masyarakat lebih dari 20 tahun maka masyarakat berhak membuat sertifikat tanah.

Baca Juga: Melihat Sengketa Lahan PTPN Vs Habib Rizieq dari Sisi UU Pertanahan 

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Suyus Windayana mengatakan, meskipun HGU atas PTPN habis, maka tidak semerta-merta tanah tersebut akan langsung dapat dikuasai oleh masyarakat. Karena pelepasan aset tersebut harus mengikuti aturan yang berlaku.

"Sehingga tidak semerta-merta dengan berakhirnya tanah aset pemerintah tersebut langsung dapat dikuasai oleh masyarakat," ujarnya saat dihubungi Okezone, Jumat (25/12/2020).

Dalam Undang-undang Agraria tahun 1960 mengatur mengenai hak-hak atas tanah. Di mana hak-hak tersebut terdiri dari hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan san masih ada hak-hal lainnya.

Pasal 30 Ayat 1 menyebut, yang dapat mempunyai HGU adalah pertama warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Di Ayat 2 dijelaskan, orang atau badan hukum yang mempunyai HGU dan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Ayat 1 dalam jangka waktu satu tahun wajib melepas atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak lain yang memperoleh HGU jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian pada pasal 34 dijelaskan hal-hal yang membuat HGU dihapus. Pertama adalah jangka waktunya berakhir, diberhentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena suatu syarat tidak dipenuhi c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan, tanahnya musnah.

Namun yang harus diperhatikan juga adalah mengenai persyaratan pendirian bangunan yang diatur dalam UU Agraria, mengingat lahan ini sudah diabngun Pondok Pesantren. Pada bagian kelima pasal 35 dijelaskan, jika hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

Masih dalam pasal sama ayat kedua disebutkan, HGB diberikan atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut bisa diperpanjang paling lama 20 tahun.

Kemudian dalam pasal 37 Hak Guna Bangunan (HGB) dapat terjadi jika tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena penetapan pemerintah. Selain itu juga mengenai tanah milik, karena perjanjian yang berbentuk antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud menimbulkan hak tersebut.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini