Klaim Lahan Markaz Syariah FPI, Begini 5 Fakta Kata PTPN dan BPN

Fadel Prayoga, Jurnalis · Minggu 03 Januari 2021 11:36 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 02 470 2337752 klaim-lahan-markaz-syariah-fpi-begini-5-fakta-kata-ptpn-dan-bpn-fMYXunBW5K.jpeg Polemik Lahan antara FPI dengan PTPN. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Sengketa lahan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat, antara FPI dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VIII masih terus berlanjut. Keduanya saling klaim bahwa mempunyai bukti yang sah terkait kepermilikan tanah tersebut.

Terkait hal itu, Okezone telah merangkum beberapa fakta menarik ihwal pernyataan dari PTPN dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Jakarta, Minggu (2/1/2021).

1. PTPN Akui Markaz Syariah Rizieq Shihab Dibangun di Tanah Milik Perusahaan

PT Perkebunan Nusantara VIII telah membuat surat somasi kepada seluruh okupan di wilayah perkebunan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor, dan Markaz Syariah milik pimpinan FPI memang benar ada di areal sah miliknya.

2. Somasi juga Diberikan kepada Seluruh okupan di wilayah Perkebunan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor

Manajemen PTPN VIII mengajukan surat somasi kepada pengurus Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Surat itu juga diberikan kepada seluruh okupan di wilayah Perkebunan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor yang menjadi lahan PTPN VIII.

"Dengan ini kami sampaikan bahwa PT Perkebunan Nusantara VIII telah membuat Surat Somasi kepada seluruh okupan di wilayah perkebunan Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor, dan Markaz Syariah milik pimpinan FPI memang benar ada di areal sah milik kami," ujar Sekretaris Perusahaan PTPN VIII, Naning DT yang diterima MNC News Portal.

3. BPN: Tidak Ada yang membatalkan HGU

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menegaskan bahwa tidak ada pembatalan dari MA terkait dengan HGU PTPN VIII.

"Siapa yang membatalkan, tidak ada yang membatalkan, itu HGU tetap, tidak ada yang membatalkan, kan harus ingat PTPN itu BUMN, BUMN itu adalah penugasan negara. Selama ada BUMN dan PTPN VIII, selama dia masih eksis tanah itu melekat pada PTPN," ujar juru bicara BPN, Teuku Taufiqulhadi saat dikonfirmasi, Minggu (27/12/2020).

4. BPN Sebut Tanah Itu Milik Negara

Taufiqulhadi menegaskan, tanah yang diklaim FPI merupakan aset negara yang terdaftar dalam perbendaharaan negara saat ini. Di mana, lahan itu ada dibawah kendali atau pengolahan BUMN melalui PTPN VIII. Karena itu, tidak ada yang dibatalkan oleh MA.

Dia mengingatkan, kalaupun HGU PTPN VIII itu sekalipun dibatalkan, maka tanah tersebut tetap menjadi milik negara.

"Itu punya negara sampai kapanpun, walaupun dia tidak punya HGU, ya kembali lagi menjadi tanah negara. Tanah ini punya negara, kalau HGU-nya hilang, dia kembali jadi milik negara. Tidak boleh orang memperjual belikan, orang yang menjual itu tidak punya hak, apa bukti dia punya hak, seperti sertifikat, kalau tidak ada sertifikat, dia tidak boleh menjual, sertifikat itu kan hak milik dari tanah tersebut," ujarnya.

5. FPI Dibubarkan, Penyelamatan Lahan PTPN Bisa Lebih Cepat

Belum lama ini, pemerintah resmi melarang semua kegiatan Front Pembela Islam di Indonesia. FPI telah dianggap ilegal karena tak lagi terdaftar sebagai ormas.

Dengan adanya keputusan tersebut, maka terbuka kemungkinan adanya percepatan proses penyelamatan lahan milik PTPN VIII tersebut. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) pun menyerahkan keputusan tersebut kepada perusahaan perkebunan BUMN ini.

"Soal dipercepat atau tidak itu sepenuhnya urusan PTPN VIII," ujar Juru Bicara BPN, Teuku Taufiqulhadi saat dihubungi MNC Portal, Jumat (1/1/2021).

Taufiqulhadi menegaskan bahwa PTPN VIII masih berpegang teguh pada somasi yang mereka layangkan kepada FPI bahwa tidak ada dokumen resmi yang mengatasnamakan hak penjual mengenai HGU lahan tersebut.

"Tapi yang jelas, PTPN masih memegang pada somasi sebelumnya agar mereka menduduki tanahnya agar keluar dan tanah itu dikembalikan kepada PTPN," kata dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini