Gelagat Harga Bawang Putih Bakal Meroket, KPPU Sarankan Impor Dipermudah

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Jum'at 22 Januari 2021 15:36 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 22 320 2349102 gelagat-harga-bawang-putih-bakal-meroket-kppu-sarankan-impor-dipermudah-h1fZ5hnDZN.jpg Bawang Putih (Foto: Okezone)

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai impor komoditas bawang putih di Indonesia secara ketat tidak sesuai dengan kondisi Tanah Air. Itu karena tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang harus dilindungi.

Wakil Ketua KPPU Guntur Saragih menyebut, pelonggaran izin impor komoditas pangan itu perlu dilakukan mengingat jumlah petani bawang putih di Indonesia relatif masih kecil. Saat ini KPPU berkonsentrasi pada izin atau regulasi impor bawang putih.

"KPPU memiliki konsen sendiri terhadap pengaturan impor yang begitu ketat. Ini tidak begitu pas untuk komoditi bawang putih, kenapa? Karena tadi itu tidak ada pelaku usaha dalam negeri yang harus dilindungi di dalamnya," kata Guntur, Jumat (22/1/2021).

Baca Juga: Siap-Siap, Harga Bawang Putih Bisa Naik Lagi 

Bawang putih juga dinilai menjadi komoditas yang bersifat substitusi dengan komoditas lainnya. Dengan begitu, stok ketersediaan bawang putih di pasar Indonesia harus terpenuhi bagi masyarakat.

Dalam konteks substitusi bawang putih, Guntur menilai, kelangkaan pangan itu karena disebabkan stok yang terbatas atau harga pasar yang melambung tinggi tidak serta merta membuat masyarakat beralih ke jenis bawang lainnya.

"Apakah dengan substitusi tidak mengkonsumsi bawang putih karena mahal, maka masyarakat bisa mengganti ke produk yang lain ke seperti bawang merah? Tidak juga," kata dia.

Karenanya, Surat Persetujuan Impor (SPI) seyogyanya sudah diterbitkan untuk mendukung percepatan impor sehingga dapat menghindari terjadinya kelangkaan stok bawang putih di pasar dalam negeri.

"Karena tentunya setelah izin impor terlambat dan belum terbit, akhirnya berisiko terhadap turunnya supply (bawang putih) di pasaran. Pada akhirnya juga akan berisiko pada naiknya harga yang harus ditanggung oleh konsumen," kata dia.

KPPU juga menilai, percepatan proses penyediaan bawang putih dapat menghindari tanggungan atau beban harga bagi masyarakat. Jika tidak, kenaikan harga akan semakin menekan daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Karena itu, KPPU mendesak pemerintah melalui Kementerian Perdagangan untuk lebih peka terhadap potensi kenaikan harga bawah putih. Di antaranya dengan mempercepat penerbitan SPI.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini