Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Mirip dengan Kasus Jiwasraya

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Jum'at 22 Januari 2021 22:17 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 22 320 2349332 dugaan-korupsi-bpjs-ketenagakerjaan-mirip-dengan-kasus-jiwasraya-h8akIvHIkO.jpg BPJS Ketenagakerjaan (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Dugaan kasus korupsi dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek dinilai serupa dengan kasus korupsi PT PT Asuransi Jiwasraya.

"Dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan memang hampir mirip dengan kasus korupsi di Jiwasraya, di mana ada dugaan penggelapan dana investasi," ujar Ekonom sekaligus Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Nailul Huda saat dihubungi MNC News Portal, Jumat malam (22/1/2021).

Dia menilai, dugaan kasus korupsi yang tengah dikaji dan diselidiki Kejaksaan Agung (Kejagung) lebih menyangkut sistem dana investasi di tubuh badan usaha atau instansi milik pemerintah. Kepentingan pribadi bisa jadi bermain dalam arah dana investasi perseroan.

Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi, Deputi Direktur Penyertaan BPJS Ketenagakerjaan Diperiksa Kejagung

Dia bilang, sangat memungkinkan dana investasi para pekerja bisa menguntungkan sejumlah pihak. Karenanya, dibutuhkan pengawasan dan pengendalian dari luar institusi seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Di sinilah butuh peran OJK dan BPK, saya rasa krusialnya di situ. Uang yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan itu banyak sekali, penggunaannya harus jelas dan transparan ke publik," ujar dia.

Dia menegaskan, sejauh ini BPK belum optimal melaksanakan tugas pengawasannya sebagai lembaga audit eksternal. Di mana, masih terdapat celah untuk mendapatkan status keuangan yang baik bagi sejumlah instansi pemerintah.

Senada, Pengamat Ekonomi dan Politik, Hendri Satrio menilai, seyogyanya manajemen BP Jamsostek memberhentikan sementara dana investasi yang masuk dari peserta BPJS Ketenagakerjaan. Langkah itu untuk mempermudah menyelidiki dugaan penyelewengan dana investasi di internal perseroan.

Tak hanya itu, manajemen BPJS Ketenagakerjaan pun dinilai koperatif dan bersikap transparan terhadap upaya penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) dengan memeriksa 20 saksi.

"Kalau menurut saya, investasinya dihentikan dulu dan investasi yang bermasalah dibuka saja ke publik. Kan baru bisa dinilai tuh, mana dana pengelolaan yang bermasalah," ujar Hendri.

Tak segan-segan dia berucap bahwa dugaan ini mencoreng nama besar lembaga yang dipercaya oleh para pekerja dan pemberi kerja untuk melindungi dana jaminan sosial mereka.

"Jadi ini dua belah pihak ini sakit hati kalau benar-benar terbukti. BPJS ketenagakerjaan tidak hanya minta maaf tapi juga harus diusut tuntas dan oknumnya harus diganti dan dibersihkan. Ini menimbulkan preseden yang sangat buruk terhadap sebuah lembaga yang seharusnya melindungi para pekerja. Ini buruk sekali ini dugaan yang terjadi di BPJS ketenagakerjaan," tutur dia.

Hendri juga meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil langkah tegas terhadap tuduhan penyelewengan pengelolaan dana para pekerja itu. Jika penegak hukum lamban mengambil sikap, dikhawatirkan akan dugaan itu akan seperti kasus korupsi para pemegang polis PT Jiwasraya (Persero).

"Kalau sudah dugaan korupsi ini ngeri memang, segera ditangani KPK kalau memang niatnya korupsi, tapi kalau baru dugaan harusnya dibuka seluas luasnya. Jangan sampai sama dengan Jiwasraya, itu saya gak ngerti, apakah investasinya sama atau modelnya sama, tapi investasi gak balik gitu, tapi ternyata, ya mudah-mudahan beda ya, pertanyaannya apakah BPJS jamsostek ini melakukan investasi yang sama dengan investasi Jiwasraya kalau sama ya kusut," katanya.

Saat ini Kejaksaan Agung sudah memeriksa sejumlah petinggi manajer investasi ternama dengan status sebagai saksi. Pemanggilan dan pemeriksaan tersebut, menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak untuk mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti.

Dalam pemeriksaan tersebut, para petinggi perusahaan sekuritas tersebut yang ada terdiri dari lima orang bergabung dengan tiga saksi petinggi dari BPJS Ketenagakerjaan. Yakni KBW selaku Deputi Direktur Pasar Modal BPJS Ketenagakerjaan, SMT sebagai Asisten Deputi Analisis Pasar Uang dan Reksadana BPJS Ketenagakerjaan dan SM selaku Deputi Direktur Kepatuhan dan Hukum BPJS Ketenagakerjaan.

Khusus petinggi perusahaan sekuritas atau manajer investasi yang diperiksa adalah memang para petinggi dari perusahaan yang dikelolanya.Menurut catatan Kejaksaan Agung, para manajer investasi tersebut adalah John Herry Tedja, Presiden Direktur PT Ciptadana Sekuritas. Kemudian ada Priyo Santoso, Presiden Direktur BNP Paribas Asset Management. Berikutnya, Michael Tjandra Tjoadi, Presiden Direktur PT Schroder Investment Management Indonesia. Lantas ada Widjana Wirhanjanto, Presiden Direktur PT Samuel Sekuritas, serta Octavianus Budianto, Direktur PT Kresna Sekuritas.

Sementara itu, Deputi Direktur Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Irvansyah Utoh Banja mengatakan, pihaknya mengedepankan azas praduga tidak bersalah dan menghormati proses penyidikan yang dilakukan penegak hukum saat ini. Manajemen pun berharap proses ini tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di publik.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini