Lampu Hijau Perusahaan Bisa Vaksinasi Mandiri, Ini 7 Faktanya

Fadel Prayoga, Jurnalis · Minggu 24 Januari 2021 09:10 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 23 320 2349521 lampu-hijau-perusahaan-bisa-vaksinasi-mandiri-ini-7-faktanya-A2TSZm5iC4.jpg Vaksin Covid-19 (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberikan usulan kepada pemerintah untuk memberi akses vaksin mandiri bagi swasta. Hal ini untuk mendorong proses percepatan vaksinasi secara nasional agar roda perekonomian kembali normal.

Terkait hal itu, Okezone sudah merangkum beberapa fakta menarik untuk diulas, Jakarta, Minggu (24/1/2021).

 

1. Presiden Jokowi Sambut Baik Usulan Tersebut

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya terkait usulan adanya vaksin covid-19 secara mandiri. Dia mengatakan bahwa vaksin mandiri dipertimbangkan bisa dilaksanakan. Apalagi jika biaya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Sehingga bisa mempercepat proses vaksinasi.

“Karena apa, kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya. Apalagi biaya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Kenapa tidak,” kata Jokowi, Kamis (21/1/2021).

Baca Juga: Vaksin Mandiri Beda Merek dengan Gratis, Ini Penjelasan Erick Thohir 

2. Jokowi Sebut Mekanismenya Harus Diatur Secara Baik

Jokowi juga menegaskan bahwa isu ini harus dikelola dengan baik. Di mana perlu diatur mekanisme hingga jenis vaksin mandiri.

“Tetapi sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik. Mungkin bisa diberikan asal merk vaksinnya berbeda, untuk tempat vaksin juga berbeda bisa dilakukan,” pungkasnya.

 

3. Menkes Sebut Vaksinasi Mandiri untuk Membangun Herd Immunity

 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksinasi bukan untuk melindungi diri sendiri dan sifatnya bukan individual list product. Namun, vaksinasi disuntikan supaya membangun herd imunity.

"Vaksin bukan hanya lindungi diri sendiri tapi untuk lindungi keluarga kita, tetangga kita dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dan melindungi seluruh umat manusia di seluruh dunia," kata Budi dalam video virtual, Kamis (21/1/2021).

 

4. Usulan itu Akan Hilangkan Persepsi Negatif di Masyarakat

 

Jika ada vaksinasi mandiri ini akan memudahkan proses yang cepat. Agar tidak ada persepi yang mendapatkan akses vaksin yang didahului adalah golongan kaya.

"Saya ingin vaksin dilakukan cepat dan sebanyak-banyak serta semurah-murahnya anggaran negara. Jadi yang masuk ke sana oke tapi catatan jangan sampai seperti yang sekarang terjadi, negara kaya, golongan kaya dapat duluan dibandingkan dengan orang enggak mampu sebab sekali lagi ini sosialis bukan individualis. Jadi harus dilihat tahapan," bebernya.

5. Pengusaha Minta Vaksinasi Mandiri, Ini Tanggapan Menkeu

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan tetap fleksibel pada setiap kebijakan yang dibuat terkait pandemi Covid-19.

"Tadi ada penanya, Bu kalau ada perusahaan besar mau vaksinasi dan mereka punya anggaran sendiri, apakah tidak sebaiknya diperbolehkan? Itu yang selanjutnya kita akan terus pertimbangkan Pak,” ujar Sri Mulyani dalam video virtual, Selasa (19/1/2021).


6. Pengelola Sebut Mal Bisa Jadi Tempat untuk Vaksinasi Mandiri

APPBI DKI menilai mal yang saat ini kapasitasnya dibatasi bisa dimanfaatkan oleh pemerintah khususnya dalam melaksanakan vaksin Covid-19. Hal itu untuk mempercepat proses vaksinasi

Ketua APPBI DPD Jakarta, Ellen Hidayat menyebut, pemerintah dapat menggunakan mal untuk memfasilitasi para pegawai atau masyarakat yang berdomisili dekat dengan pusat perbelanjaan.

"Sebagaimana diketahui pusat belanja itu karakteristiknya umumnya mempunyai atrium-atrium yang besar rata-rata, punya juga selasar yang lebar sehingga untuk jaga protokol kesehatan dengan jaga jarak, kemudian juga mengatur, itu tempatnya lebih luas," ujarnya.

7. Pengelola Usul Mal Jadi Lokasi Vaksinasi, Ini Kata Bio Farma

Sekretaris Bio Farma Bambang Heriyanto menuturkan, usulan pusat perbelanjaan sebagai tempat vaksinasi masih dibahas pihaknya bersama pemerintah. Meski begitu, pelaksanaan vaksinasi bagi tenaga medis dan sejumlah pihak saat ini masih mengacu sistem satu data dari yang dirancang otoritas terkait.

"Kemungkinan nanti masuk ke skema vaksin mandiri. Namun sejauh ini, pelaksanaan vaksinasi masih mengacu pada rencana awal, yaitu menggunakan sistem satu data dan dilaksanakan pemerintah secara gratis. Saat ini sedang di jajagi," ujar Bambang saat dihubungi MNC News Portal.

Pemerintah memang menargetkan setidaknya ada 181,5 juta orang atau 70 persen dari jumlah penduduk Indonesia yang akan divaksin. Karenanya, proses percepatan vaksin menjadi konsentrasi pemerintah saat ini.

Untuk mencapai target tersebut pemerintah mempertimbangkan adanya opsi mandiri. Skema opsi mandiri saat ini hanya berlaku untuk perusahaan dan bukan individu. Dengan begitu, masukan untuk memasukan pusat perbelanjaan sebagai lokasi program vaksinasi belum menjadi bagian dari lokasi yang dipilih pemerintah.

"Sekali lagi, ini belum menjadi keputusan final. Pemerintah masih mengkaji wacana ini secara mendalam," katanya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini