8 Fakta Utang Indonesia Semakin Banyak hingga Sri Mulyani Ngadu ke Menag

Fadel Prayoga, Jurnalis · Minggu 24 Januari 2021 10:09 WIB
https: img.okezone.com content 2021 01 23 320 2349523 8-fakta-utang-indonesia-semakin-banyak-hingga-sri-mulyani-ngadu-ke-menag-IBC5hdPQfG.png Sri Mulyani (Foto: Instagram Sri Mulyani/@smindrawati)

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang pemerintah hingga akhir Desember 2020 mencapai 6.074,56 triliun. Dengan begitu, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 36,68%.

Kemudian, selama ini Indonesia juga banyak mengeluarkan surat utang. Namun aset tersebut tak tercatat dalam neraca keuangan negara. Salah satu bentuknya adalah proyek hibah yang pembiayaannya berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Terkait hal itu, Okezone telah merangkum beberapa fakta, Jakarta, Minggu (24/1/2021).

1. Utang RI Tembus Rp6.075 Triliun, Sri Mulyani: Akibat Covid-19

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut kenaikan angka utang tersebut terjadi karena pemerintah banyak memberikan stimulus lantaran ekonomi sedang bergejolak akibat Covid-19.

"Secara nominal, posisi utang pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional," kata seperti dikutip pada buku APBN Kita, Minggu (17/1/2021).

Baca Juga: Dapat Utang Rp7 Triliun dari Bank Dunia, Sri Mulyani: Kita Pakai Buat Krisis 

2. Komposisi Utang Pemerintah untuk Menjaga Keseimbangan Makro Ekonomi

 

Kemenkeu memastikan komposisi utang pemerintah tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi, di mana Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 mengatur batasan maksimal rasio utang pemerintah adalah 60%.

3. Komposisi Utang Indonesia

 

Komposisi utang saat ini didominasi dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Secara rinci, pembiayaan utang itu didapatkan dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp1.177,2 triliun atau naik 163% dari tahun sebelumnya. Sementara pinjaman hanya Rp49,7 triliun atau minus 667% dari periode 2019.

Untuk pembiayaan investasi selama 2020 terealisasi Rp104,7 triliun, dari target pemerintah dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp257,1 triliun. Pembiayaan investasi ini diberikan pemerintah ke sejumlah BUMN maupun BLU akibat pandemi Covid-19. Investasi kepada BUMN mencapai Rp31,3 triliun, BLU Rp31,3 triliun, dan lembaga atau badan lainnya Rp25 triliun.

Pemberian pinjaman selama tahun lalu sebesar Rp1,5 triliun, kewajiban penjaminan Rp3,6 triliun, dan pembiayaan lainnya Rp70,9 triliun.

4. Sri Mulyani Incar Utang Baru Rp342 Triliun di Awal 2021

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan dapat memperoleh utang baru Rp342 triliun melalui lelang Surat Utang Negara (SUN) hingga kuartal I-2021.

Nantinya lelang Surat Utang Negara (SUN) akan dilakukan dalam mata uang Rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2021.

"Pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana Domestik (PMK No. 168/PMK.08/2019) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (PMK No. 38/PMK.02/2020)," tulis keterangan dari Dirjen Pengelolaan Pembiyaaan Resiko di Jakarta, Rabu (30/12/2020).

5. Dapat Utang Rp7 Triliun dari Bank Dunia, Sri Mulyani: Kita Pakai Buat Krisis

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka-bukaan soal pinjaman dari Bank Dunia USD500 juta atau setara Rp7 triliun. Pinjaman ini untuk memperkuat ketahanan keuangan dan fiskal Indonesia. Pinjaman ini akan membantu negara untuk membangun dan memperkuat respon dalam hal keuangan akibat bencana alam, risiko iklim, dan guncangan terkait kesehatan.

Sri Mulyani mengatakan berbagai guncangan maupun bencana terus mengancam kemajuan pembangunan Indonesia. Dari tahun 2014 hingga 2018 pemerintah pusat menghabiskan antara USD90-500 juta setiap tahun untuk tanggap bencana dan upaya pemulihan, sementara itu selama periode yang sama pemerintah daerah menghabiskan sekitar USD250 juta.

Biaya yang harus dikeluarkan untuk bencana diperkirakan akan terus meningkat akibat perubahan iklim dan pertumbuhan kawasan perkotaan, sehingga menambah beban belanja pemerintah. Kebutuhan saat ini sangat besar, seiring berbagai dampak keuangan, fiskal, dan sosial yang dialami Indonesia akibat pandemi Covid-19.

“Kesiapan keuangan terhadap bencana, guncangan iklim, dan krisis kesehatan seperti COVID-19 menjadi semakin penting bagi Indonesia. Dukungan ini akan membantu pemerintah menjalankan respons secara lebih tepat sasaran dan tepat waktu, mengurangi dampak bencana dan membantu menjaga kemajuan pembangunan yang telah dicapai oleh Indonesia,” ucap Sri Mulyani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (22/1/2021).

6. Sering Disorot soal Utang, Sri Mulyani Ngadu ke Menteri Agama

Bendahara Negara itu mengatakan bahwa selama ini Indonesia banyak mengeluarkan surat utang. Namun aset tersebut tak tercatat dalam neraca keuangan negara.

Salah satu bentuknya adalah proyek hibah yang pembiayaannya berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

"Ini saya sering disorot masalah instrumen utang nih, Pak Menag. Barangkali bagus ikut menjelaskan pada konstituen bahwa instrumen ini ada gunanya, tidak selalu juga tercatat hasilnya di dalam neraca kita," kata Sri Mulyani secara virtual, Rabu (20/1/2021).


7. Kemenag Mendapatkan Pembiayaan Proyek Infrastruktur dari SBSN

Kementerian Agama mendapatkan pembiayaan proyek infrastruktur dari SBSN. Selanjutnya proyek tersebut dihibahkan ke madrasah atau pesantren yang bukan milik negara.

Namun hal itu diperbolehkan. Nantinya, Kementerian Agama bisa melakukan pencatatan tersebut di pembukuannya.

"Jadi Pak Menteri Agama, nanti di neraca kita, kita banyak mengeluarkan surat utang, tapi asetnya enggak masuk ke neraca," bebernya.

8. Sri Mulyani Minta Menag Jelaskan Soal Kegunaan Intrumen Utang

Dia pun meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas ikut menjelaskan soal manfaat instrumen utang.

"Karena kalau umpamanya kita berikan bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, orangnya jadi sehat, tapi tidak muncul angkanya di dalam neraca, tapi utangnya muncul, Pak," tandasnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini