JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ramson Siagian menghasilkan delapan kesimpulan, salah satu kesimpulanya mendesak Kepala BPH Migas agar meningkatkan koordinasi dengan Dirut PT Pertamina (Persero) untuk segera melakukan penyelesaian program digitalisasi SPBU dalam rangka pengawasan dan pengendalian BBM bersubsidi, termasuk pemasangan Automatic Tank Gauge (ATG), Electronic Data Capture (EDC), serta CCTV analitik.
Baca Juga: Digitalisasi 5.518 SPBU, Tak Ada Lagi Kebocoran Subsidi
"Komisi VII DPR RI mendesak Kepala BPH Migas untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi hilir migas kepada masyarakat, dan untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi di daerah-daerah agar berkoordinasi dan bersinergi dengan anggota Komisi VII DPR RI," ujar Ramson, Rabu (27/1/2021).
Komisi VII DPR RI juga mendesak BPH Migas untuk menambah jumlah lokasi BBM 1 harga di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) dan meningkatkan pengawasan kepada Pertamina agar meminimalisir losses di setiap SPBU.
Baca Juga: Duh, Masih Ada Kebocoran Penyaluran BBM Subsidi
Komisi VII DPR RI mendukung BPH Migas untuk segera memiliki bagian anggaran yang terpisah dengan Kementerian ESDM dan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Dalam hal ini, Komisi VII DPR RI akan mengajukan surat resmi kepada Menteri Keuangan agar rencana bagian anggaran terpisah tersebut dapat direalisasikan.
