JAKARTA - Megaproyek pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur dipastikan berlanjut. Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan pemerintah tak akan menggunakan dana APBN semata untuk kelanjutannya, melainkan dengan bergantung pada investasi swasta melalui skema kontrak Build Operate Transfer (BOT).
"Pemerintah memastikan tak akan menggunakan dana APBN untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru. Kalau ibu kota negara bisa menjadi pilihan dalam menggenjot investasi, kenapa tidak," ujar Suharso dalam konferensi pers di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (9/2/2021).
Baca Juga: Pembangunan Proyek Ibu Kota Baru Resmi Ditunda
Kata dia, pengerjaan ibu kota baru akan dimulai pasca wabah pandemi Covid-19 berhasil dikendalikan. Utamanya dengan menekan angka reproduksi efektif/penularan di bawah 1%.
"Bagaimana pandemi bisa kita kendalikan? Ya tadi, artinya kita bisa mencapai 0,9%. Ini bisa kita capai dengan disiplin yang tinggi, agar herd immunity tercapai pada bulan September 2021," ungkapnya.
Baca Juga: Fakta di Balik Nasib Proyek Ibu Kota Baru, Jadi Pindah Pak Jokowi?
Menurut dia, pengerjaan awal ibu kota baru akan difokuskan untuk proyek perumahan dan perkantoran yang targetnya rampung pada 2024. Secara perkiraan, nilai dana yang dibutuhkan sebesar Rp 600 triliun, atau 25% dari total kebutuhan proyek ibu kota baru.
"Ini pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar langsung ratusan triliun. Tapi cukup pemerintah sewa saja rumah dan kantor kepada investor swasta," bebernya.
