Begini Aturan Baru soal Pesangon Buruh

Alya Ramadhanti, Jurnalis · Kamis 25 Februari 2021 05:39 WIB
https: img.okezone.com content 2021 02 24 320 2367644 begini-aturan-baru-soal-pesangon-buruh-XuUeUmNrnS.jpg Rupiah (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang berisi tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berimbas pada jumlah pesangon yang diterima oleh buruh atau pegawai yang ter-PHK.

Dalam PP ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan tidak membayar penuh uang pesangon kepada pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam kondisi tertentu.

Baca Juga: Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Ini Syarat dan Larangan bagi Pekerja Asing 

Pada pasal 36, disebutkan bahwa PHK dapat terjadi karena sejumlah alasan, seperti perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian, perusahaan tutup akibat mengalami kerugian secara terus-menerus selama dua tahun, perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure); perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau perusahaan pailit.

Dalam pasal 40 ayat (1), ditegaskan bahwa dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

PP 35/2021 turut mengatur hal yang serupa berlaku apabila PHK terjadi karena perusahaan tutup akibat mengalami kerugian secara terus-menerus selama dua tahun; perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure); perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau perusahaan pailit. Sisanya, pesangon dibayar penuh.

Baca selengkapnya: Aturan Baru Pesangon Buruh saat Kena PHK, Begini Hitung-hitungannya

 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini