Erick Thohir Bakal Serahkan Laporan Keuangan BUMN ke Jokowi

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Selasa 02 Maret 2021 14:17 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 02 320 2370859 erick-thohir-bakal-serahkan-laporan-keuangan-bumn-ke-jokowi-EzhPWYxEQj.jpg Menteri BUMN Erick Thohir (Foto: Kementerian BUMN)

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir bakal menyerahkan laporan keuangan perusahaan BUMN kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Penyusunan laporan keuangan perusahaan ditargetkan rampung Maret 2021.

Erick meyakini dalam proses penyusunan laporan keuangan perseroan negara dilakukan secara transparan melalui data-data yang dinilai valid.

Baca Juga: Erick Thohir Siapkan Aturan Pengelolaan dan Restrukturisasi PMN BUMN

"Kami juga terus memperbaiki proses daripada pelaporan secara transparan, Insya Allah bulan ini pertama kali secara tuntas, laporan keuangan perusahaan BUMN itu terdata secara transparan dan akan diserahkan ke Kemenkeu dan ke Pak Presiden di tahun ini," ujar Erick Selasa (2/3/2021).

Erick mengatakan, dalam laporan tersebut nantinya Presiden dan Menteri Keuangan akan melihat langsung data-data ihwal beban utang BUMN hingga kebutuhan pendanaan perseroan untuk penugasan atau aksi korporasi perseroan.

Baca Juga: Cegah Korupsi, KPK Pelototi 27 BUMN

"Jadi Menkeu dan Pak Presiden bisa lihat langsung berapa beban utang BUMN secara transparan ataupun keperluan dari pendanaan yang dilakukan untuk membuat kegiatan-kegiatan apakah itu yang namanya penugasan atau aksi korporasi," kata dia.

Sebagai langkah prioritas Kementerian BUMN dan perseroan pelat merah, aksi korporasi dengan melakukan transformasi bisnis BUMN, Mantan Bos Inter Milan itu menyebut, aspek akuntabilitas dan transparansi menjadi faktor fundamental yang tetap dijaga.

Saat ini tercatat ada BUMN yang sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MoU itu ihwal penanganan pengaduan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi melalui Whistleblowing System (WBS) terintegrasi.

Erick menilai, upaya kerja sama dengan KPK menjadi bagian untuk mengawasi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), transparansi, dan profesionalisme BUMN.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini