Keluhan Peritel, dari Barang Impor hingga Predatory Pricing

Michelle Natalia, Jurnalis · Jum'at 05 Maret 2021 14:35 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 05 320 2372915 keluhan-peritel-dari-barang-impor-hingga-predatory-pricing-oKekAwqIsu.jpg Peritel (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Faktor kesuksesan perdagangan eceran pada ritel modern adalah distribusi barang, dengan proses distribusi yang terdiri atas 'arkestra', yakni hulu, antara, dan hilir.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan bahwa selama ini, ritel modern senantiasa mengutamakan kepuasan pelanggan.

Baca Juga: Presiden Jokowi: Praktik Predatory Pricing Bisa Membunuh 

Adapun upayanya adalah menjamin agar produk tidak kadaluwarsa dan sesuai standar regulasi, peduli pada kelestarian lingkungan, selalu menyediakan produk yang berkualitas san sehat, dan mendukung produksi dalam negeri.

"Situasinya sekarang, harga masih fluktuatif karena ada isu produksi dan impor. Juga ada disparitas harga akibat isu logistik dan transportasi," ujar Roy dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan secara virtual di Jakarta, Jumat(5/3/2021).

Baca Juga: Diskon di Platform Digital Tak Bisa Sembarangan, Kini Mendag Buat Aturannya

Selain itu, masih ada beberapa masalah lain yang menjadi tantangan seperti predatory price, serta ketidakseimbangan stok dan data yang tidak akurat dari para stakeholders.

"Objektif yang ingin kami capai, di antaranya adalah peritel tidak melakukan fungsi produksi bahan pokok (bapok) terkecuali private label," ungkap Roy.

Selain itu, objektif lainnya adalah peritel tidak menjadi pengontrol utama atas ketersediaan bapok, tetapi dapat sharing data demand bapok di ritel modern.

"Peritel ingin menjadi price leader dalam menjaga kestabilan harga dan fixed price. Juga menjaga tingkat inflasi yang wajar," tambahnya.

Ke depannya, lanjut Roy, distribution center (DC)peritel dapat berpotensi dan bertransformasi menjadi SRG atau PDR/PDP, agar DC peritel efisien dan efektif.

Maka dari itu, Aprindo pun merumuskan beberapa masukan dan saran dalam rapat kerja tersebut. Pertama, adalah road map kolaborasi distribusi bapok nasional antara pemerintah dan kementerian/lembaga(K/L) dengan para stakeholders arkestra.

Mereka juga menyarankan digitalisasi total untuk e-distribusi bapok, serta akselerasi teknologi demi ketahanan bapok.

"Kami juga menyarankan penegakan hukum yang lebih tegas dalam rantai pasok bapok, serta lahan produksi yang controllable," pungkas Roy.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini