Sri Mulyani: Anggaran PEN Rp699 Triliun Bakal Diawasi Polri

Rina Anggraeni, Jurnalis · Rabu 07 April 2021 12:35 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 07 320 2390744 sri-mulyani-anggaran-pen-rp699-triliun-bakal-diawasi-polri-hF7wB8gNw3.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Foto: Antara)

JAKARTA - Pemerintah mencatat anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2021 mencapai Rp699,43 triliun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran yang masuk dalam alokasi belanja pemerintah pada APBN ini perlu dukungan pengawasan dari aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaannya.

Baca Juga: Ekonom Sebut Pemulihan Ekonomi Berbentuk K, Maksudnya Apa?

"Pemerintah sejak awal melihat bahwa (anggaran) program pemulihan ekonomi ini perlu dikawal, bahkan dari semenjak kita mendesainnya. Kita sering mengundang Kapolri atau Kabareskrim untuk turut hadir di berbagai kesempatan yang membahas mengenai bagaimana desain penanganan pemulihan ekonomi ini. Dan dengan harapan Kepolisian Republik Indonesia terutama dari Bareskrim memahaminya sehingga kemudian bisa memberikan kawalan atau bahkan masukan sehingga semua uang negara itu bisa betul-betul tercapai kepada tujuannya," jelas Menkeu dalam video virtual, Rabu (7/5/2021).

Menkeu melanjutkan bahwa pengawasan pelaksanaan anggaran program PEN ini dilaksanakan secara sistematis. Di level pemerintahan, pengawasan pelaksanaan anggaran program PEN dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada level Kementerian serta dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca Juga: Vaksinasi Indonesia Masuk 4 Besar Dunia, Menko Airlangga: Percepat Pemulihan Ekonomi

Lalu, Pemerintah juga bekerjasama dengan aparat penegak hukum yaitu Polri, Kejaksaan dan KPK untuk juga melakukan pengawasan.

"Serta secara eksternal, Pemerintah terus melakukan kerjasama dan komunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal pemerintah," katanya.

Secara spesifik, Menkeu menyebut bahwa Pemerintah dengan Kepolisian membuat suatu MoU supaya masing-masing pihak bisa mengetahui data serta informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan, sehingga bisa saling memberikan feedback informasi mengenai pelaksanaan program pemulihan ekonomi.

"Saya berharap kerjasama ini akan terus berlangsung tahun 2021 karena memang anggaran program pemulihan ekonomi nasional ini bahkan meningkat hampir 20% dibandingkan tahun 2020," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini