Cek Jadwal Pencairan BLT UMKM Rp1,2 Juta Tahap Kedua

Fadel Prayoga, Jurnalis · Senin 12 April 2021 19:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 12 320 2393284 cek-jadwal-pencairan-blt-umkm-rp1-2-juta-tahap-kedua-9uSgMFsYyc.jpeg BLT (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM pada tahun ini. Salah satu tujuannya demi membantu para pedagang dalam melawan serangan resesi akibat pandemi Covid-19.

Program BLT UMKM untuk 12,8 juta pelaku usaha mikro memiliki anggaran sebesar Rp15,36 triliun. Untuk tahap I, telah tersedia anggaran sebesar Rp11,76 triliun bagi 9,8 juta pelaku usaha mikro.

Lalu, kapan pencairan tahap kedua BLT UMKM Rp1,2 juta akan dicairkan ke pelaku usaha?

Baca Juga: Cair Rp1,2 Juta, Pelaku Usaha Bisa Dapat BLT UMKM Lagi 

Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya mengatakan, pencairan BLT UMKM tahap kedua ketika periode pertama telah selesai.

"Setelah penyaluran tahap I selesai, selanjutnya akan diluncurkan anggaran tahap II sebesar Rp3,6 triliun untuk 3 juta pelaku usaha mikro. Untuk tahun ini, masing-masing pelaku usaha mikro memperoleh Rp1,2 juta," ujar Eddy di Jakarta, Senin (12/4/2021).

Dia memastikan bahwa di bulan puasa nanti, BLT UMKM akan tetap tersalurkan.

"Insya Allah tetap (menyalurkan bantuan kepada UMKM) di bulan puasa," kata dia.

Sebagai informasi, kini proses pengusulan BLT UMKM tahun 2021 dilakukan 1 pintu melalui dinas yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota yang selanjutnya disampaikan oleh dinas kabupaten/kota ke dinas yang membidangi koperasi dan UKM provinsi untuk dilanjutkan ke Kementerian Koperasi dan UKM bagian Deputi Bidang Usaha Mikro.

Bagi Anda yang memiliki usaha dan ingin mendapatkan BLT UMKM itu diharapkan untuk membaca segala persyaratan dan berkas untuk mendapatkan dana segar tersebut.

Adapun syarat untuk menerima BLT UMKM ini adalah sebagai berikut:

1. Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3. Memiliki Usaha Mikro

4. Bukan ASN, TNI/Polri, serta pegawai BUMN/BUMD

5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

6. Bagi pelaku Usaha Mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini