BLT UMKM Rp1,2 Juta Tetap Cair meski Pelaku Usaha Tak Punya Rekening

Fadel Prayoga, Jurnalis · Jum'at 16 April 2021 17:10 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 16 320 2395772 blt-umkm-rp1-2-juta-tetap-cair-meski-pelaku-usaha-tak-punya-rekening-k4LAmFQF3n.jpg BLT (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Seluruh pedagang atau pelaku UMKM di seluruh Indonesia sedang berharap mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM Rp1,2 juta. BLT UMKM tetap akan dicairkan meski mereka yang terdaftar sebagai penerima tak memiliki rekening.

"Rekening akan dibuatkan pada saat pencairan oleh lembaga penyalur," tulis akun Instagram Kemenkopukm yang dikutip Okezone, Jumat (16/4/2021).

Baca Juga: Alasan Pelaku Usaha Dapat BLT UMKM Rp3,6 Juta 

Penyaluran BLT UMKM tersebut akan ditransfer melalui rekening bank milik BUMN, BUMD dan PT Pos Indonesia yang ditunjuk oleh pemerintah.

"Penyalur bantuan bagi pelaku usaha mikro adalah bank milik BUMN, bank milik BUMD dan PT Pos Indonesia yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah," sambungnya.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk BLT UMKM pada tahun ini. Program BLT UMKM untuk 12,8 juta pelaku usaha mikro memiliki anggaran sebesar Rp15,36 triliun.

Untuk tahap I, telah tersedia anggaran sebesar Rp11,76 triliun bagi 9,8 juta pelaku usaha mikro. Kemudian, ditargerkan awal Mei 2021 mendatang pencairan tahap kedua akan dilaksanakan.

Sebagai informasi, kini proses pengusulan BLT UMKM tahun 2021 dilakukan 1 pintu melalui dinas yang membidangi koperasi dan UKM kabupaten/kota yang selanjutnya disampaikan oleh dinas kabupaten/kota ke dinas yang membidangi koperasi dan UKM provinsi untuk dilanjutkan ke Kementerian Koperasi dan UKM bagian Deputi Bidang Usaha Mikro.

Bagi Anda yang memiliki usaha dan ingin mendapatkan BLT UMKM itu diharapkan untuk membaca segala persyaratan dan berkas untuk mendapatkan dana segar tersebut.

Adapun syarat untuk menerima BLT UMKM ini adalah sebagai berikut:

1. Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3. Memiliki Usaha Mikro

4. Bukan ASN, TNI/Polri, serta pegawai BUMN/BUMD

5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

6. Bagi pelaku Usaha Mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini