Antisipasi Mudik Colongan, Tempat Karantina Harus Segera Disiapkan

Giri Hartomo, Jurnalis · Senin 19 April 2021 16:19 WIB
https: img.okezone.com content 2021 04 19 320 2397243 antisipasi-mudik-colongan-tempat-karantina-harus-segera-disiapkan-tai48CLfr9.jpg Mudik Dilarang. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah memutuskan melarang masyarakat mudik Lebaran mulai dari 6-17 Mei 2021. Tujuannya menekan dan mencegah angka penyebaran virus Covid-19.

Namun kebijakan larangan mudik ini dinilai tidak akan efektif. Pasalnya, diperkirakan banyak masyarakat yang akan mudik lebih dahulu sebelum tanggal 6-17 Mei 2021.

Pengamat Penerbangan Alvin Lie mengatakan, Pemerintah Daerah perlu berperan aktif untuk mendukung kebijakan ini. Misalnya dengan mewajibkan para pemudik untuk melakukan karantina.

Baca Juga: Mudik Dilarang, Stok BBM Aman?

Menurut Alvin Lie, pemerintah seharusnya bukan hanya sekedar menghambat masyarakat. Sebaliknya, pemerintah seharusnya juga melindungi masyarakat dari penularan birus Covid-19.

“Ini juga terkait dengan pemerintah daerah. Bisa saja pemerintah daerah setiap mudik diwajibkan untuk karantina. Atau diwajibkan untuk tes lagi kembali lagi jangan sekedar menghambat orang tapi melindungi jangan sampai terjadi penularan,” ujarnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Senin (19/4/2021).

Selain itu, kepatuhan terhadap protokol kesehatan juga harus diperketat. Tak hanya di transportasi atau ketika menaiki transportasi umum saja, namun juga di beberapa tempat seperti restoran hingga hotel.

Baca Juga: Minta Pekerja Migran Indonesia Tak Mudik, Menaker: Uang Lebaran Bisa Ditransfer

“Termasuk kepatuhan terhadap prokes di Rumah makan, hotel, Rest Area, bandara, terminal dan sebagainya,” kata Alvin Lie.

Alvin Lie juga meminta pengawasan di sektor transportasi darat untuk diperketat termasuk dari sisi protokol kesehatannya. Karena menurutnya, cukup banyak masyarakay yang berpergian menggunakan transportasi darat.

“Jangan melihat hanya udara, penumpang udara itu sedikit yang banyak justru lewat darat pengawasanya di darat,” kata Alvin Lie.

Pengawasan juga perlu dilakukan bersama dan tidak hanya diserahkan kepada satu Kementerian saja dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Sebab jika hanya menuerahkan kepada Kementerian Perhubungan saja, ranahnya akan sangat terbatas.

“Bukan hanya Kemenhub tapi ini ada kaitanya dengan Kementerian Kesehatan pemeriksaan kesehatan itu kan ranahnya Kemenkes, Kementerian Perhubungan kan hanya mengatur angkutannya saja kemudian pergerakan manusianya Kementerian Dalam Negeri, Satgas penanganan covid, itu semuanya harusnya terkordinir. Sebab kalau hanya Kemenhub saja ranahnya terbatas hanya pada angkutan saja,” katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini