Mendagri Sindir Tingginya Belanja Pegawai: Rakor Isinya Honor

Dita Angga R, Jurnalis · Selasa 04 Mei 2021 14:19 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 04 320 2405402 mendagri-sindir-tingginya-belanja-pegawai-rakor-isinya-honor-qO2ZzN7Na2.jpg Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut hampir semua daerah memiliki porsi belanja pegawai yang cukup tinggi jika dibandingkan belanja modal. Hal ini berdampak pada belanja yang sampai ke masyarakat tidaklah banyak.

“Kami sudah keliling ke berapa daerah. Saya tidak ingin sebutkan. Tidak enak. Hampir semua daerah itu belanja itu proporsi belanja modalnya kecil. Belanja modal itu adalah belanja langsung ke masyarakat. Baik untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lain,” katanya dalam Musrenbangnas, Selasa (4/5/2021).

Baca Juga: PNS Tolong Bersyukur Masih Dapat THR

Dia menyebut bahwa sebagian besar belanja di daerah diperuntukan untuk belanja pegawai dan operasional. Bahkan belanja operasional pun ujung-ujungnya juga untuk pegawai.

“Hampir 70a%, ada bahkan yang 80% itu belanja untuk pegawai atau belanja operasional. Jadi belanja pegawai dan belanja operasional untuk pegawai juga. Termasuk beli barang untuk kepentingan pegawai juga,” ujarnya.

Baca Juga: Jangan Takut! Masyarakat Lapor ke Sini jika Lihat PNS Mudik

Mantan Kapolri ini mengatakan bahwa program belanja pegawai dan operasional pun bermacam macam. Salah satunya penguatan dengan menggelar rapat koordinasi (rakor). Di mana menurutnya program ini seringkali hanya berujung pada honor.

“Macam-macam programnya. Penguatan ini, penguatan ini. Saya sampaikan kapan kuat-kuatnya gitu penguatan terus. Dengan rakor, rakor isinya honor nantinya,” ujarnya

Tito mengaku telah melakukan pengecekan ke daerah terkait hal ini. Menurutnya banyak kepala daerah yang tidak tahu soal ini.

“Saya sudah cek juga kepada teman-teman kepala daerah. Teman-teman kepala daerah tidak tahu, main tanda tangan saja. Kenapa? Karena diajukan oleh Bappeda, kemudian diajukan oleh Sekda. Kemudian yang penting apa yang dititipkan oleh kepala daerah itu terakomodir yaitu tanda tangan. Itulah yang terjadi,” pungkasnya. 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini