Fakta THR PNS Cair, Jokowi dan Sri Mulyani Satu Suara

Taufik Fajar, Jurnalis · Minggu 09 Mei 2021 06:20 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 08 320 2407703 fakta-thr-pns-cair-jokowi-dan-sri-mulyani-satu-suara-J1E79YScZ1.jpg THR PNS Tahun Ini Cair. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada perbedaan pendapat antar menteri, apalagi antara Presiden dengan Menteri Keuangan soal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN/PNS. Semua komponen pemerintah satu suara, mengacu pada regulasi yang sama, yaitu PP 63/2021 dan PMK 42/2021.

“Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Presiden dengan Menkeu terkait THR ASN,” ungkap Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma.

Berikut fakta-fakta Jokowi dan Sri Mulyani satu suara soal THR PNS cari yang telah dirangkum Okezone, Minggu (9/5/2021):

1. Tidak Ada Perbedaaan Regulasi

Panutan menjelaskan, PMK 42/2021 merupakan juknis bagi PP 63/2021, penyusunannya mengacu pada PP 63, oleh karena itu isinya dijamin konsisten. Bahkan, kata Panutan, tidak ada perbedaan antara dua regulasi tersebut.

Baca Juga: Pembagian THR PNS Tak Merata, Ada Apa?

Meski begitu, seperti regulasi lainnya, selalu ada diskusi antara pihak-pihak terkait sebelum diputuskan dalam sidang kabinet dan diformalkan dalam bentuk regulasi.

“Dalam proses diskusi tersebut, mungkin saja ada perbedaan ide. Itu hal yang sangat normal,” jelas Panutan.

2. Tidak Ada Keistimewaan Bagi K/L Tertentu

Sebagai regulasi, PP 63 dan PMK 42 tentu saja berlaku umum. Panutan menerangkan, semua ASN di berbagai K/L menerima THR dengan mengikuti ketentuan yang sama.

Baca Juga: 5 Fakta Jokowi dan Pejabat Negara Dapat THR, Segini Besarannya

“Tidak ada keistimewaan bagi K/L tertentu,” ungkapnya.

3. Ini Rincian THR ASN

Panutan merinci, semua ASN menerima THR yang tidak ada komponen tunjangan kinerja di dalamnya, sesuai dengan regulasinya. Dia pun menjelaskan alasan tidak dimasukkannya tunjangan kinerja ke dalam komponen THR 2021 (juga 2020), sebagaimana dijelaskan oleh Menkeu.

Menurut Panutan, penyebab utamanya adalah kondisi keuangan negara yang memang tengah mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19.

“Sehingga tidak bijaksana jika kita membandingkannya dengan THR 2019. Kita semua tahu, tahun 2019 merupakan kondisi sebelum Covid-19,” papar Panutan.

4. Banyak Pertimbangan Soal THR PNS

Di sisi lain, Pemerintah tentu memahami kebutuhan para ASN, sebagaimana kebutuhan masyarakat pada umumnya, apalagi mendekati Lebaran. Tapi untuk saat ini, kata Panutan, itulah yang dapat diberikan oleh pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai hal. Panutan juga menyampaikan, pemerintah melihat petisi online THR ASN 2021 secara proporsional.

Di satu sisi, itu merupakan bagian dari demokrasi, serta menjadi masukan bagi pemerintah. “Kita hormati itu. Akan tetapi, di sisi lain, kita memang tidak bisa memuaskan keinginan semua orang, dalam hal ini ASN,” imbuh dia.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini