Wapres Ingatkan Sri Mulyani soal Dana Alokasi Khusus

Giri Hartomo, Jurnalis · Rabu 12 Mei 2021 16:31 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 12 320 2409553 wapres-ingatkan-sri-mulyani-soal-dana-alokasi-khusus-YuchLeoGdR.jpg Wapres Ma'ruf Amin. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta seluruh Kementerian dan Lembaga melakukan sinergi dalam penyusunan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2022. Sinergitas memastikan agar DAK bisa tepat sasaran.

Menurut Wapres, sinergi ini tidak hanya dalam penyusunan saja. Akan tetapi dari mulai perencanaan sampai ke monitoring pelaksanaan hingga evaluasinya juga harus dilakukan bersama sama.

“Saya menilai perlunya sinergi antara Kementerian Keuangan, Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Kementerian Dalam Negeri dalam setiap proses pembahasan DAK. Dimulai dari tahapan penyusunan arah kebijakan, sampai dengan monitoring dan evaluasi DAK Fisik dan DAK Non Fisik,” ujarnya dalam keteranganya, Rabu (12/5/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Guyur Dana Otsus Triliunan Rupiah untuk Aceh hingga Papua

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, kementerian dan lembaga pembina DAK harus dapat merencanakan langkah-langkah strategis yang dapat di ambil ke depan. Khususnya, saat ini Indonesia sedang mengalami ketidakpastian akkbat pandemi covid-19.

Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan mempelajari evaluasi pelaksanaan DAK di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga perlunya dipersiapkan strategi penggunaan anggaran secara maksimal, terutama untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional.

“Antisipasi permasalahan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik pada masa pandemi Covid-19,” kata Wapres

Di sisi lain, Wapres juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Sebab, teknologi informasi dapat mempermudah sinkronisasi data yang dimiliki oleh ketiga lembaga pembina DAK sehingga nantinya dapat meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian data.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Dana Alokasi Khusus Rp200 Miliar untuk Bantu UMKM

“Perlu juga diperhatikan optimalisasi pemanfaatan sistem dan teknologi informasi yang dapat digunakan bagi kepentingan bersama. Demikian pula halnya dengan proses pemantauan dan evaluasi, agar dilakukan secara terpadu antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sebagai Kementerian dan Lembaga pembina DAK,” jelas Wapres.

Wapres mengatakan, Dana Alokasi Khusus (DAK) 2021 harus berpegang pada ketentuan hukum. Sehingga hasil dan juga penyalurannya bisa dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

Apalagi hal ini belangsung pada masa pandemi covid-19. Di mana hampir semua masyarakat mengalami kesulitan akibat ketidakpastian tersebut.

“Berkenaan dengan antisipasi permasalahan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, kita perlu tetap berpegang pada ketentuan hukum. Disamping itu pelaksanaannya benar-benar harus memperhatikan aspek akuntabilitas atas setiap penggunaan anggaran,” ujarnya

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pentingnya akurasi dan manajemen data kondisi layanan di daerah untuk memastikan penyaluran DAK yang tepat sasaran. Untuk itu, diperlukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi.

“Jadi masalah akurasi dan manajemen data yang perlu diperkuat. DAK kita harapkan betul-betul tepat sasaran, betul-betuk dapat efektif dan efisien sehingga perlu adanya penguatan monitoring dan evaluasi,” jelasnya.

Tito pun menyampaikan beberapa rekomendasi untuk DAK Tahun 2022. Seperti misalnya keterlibatan pemerintah pusat dalam mengusulkan daerah mana yang berhak menerima DAK.

Kemudian proses penyusunan yang disarankan mengikuti tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) agar tidak mengganggu proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dan terakhir pemantapan koordinasi ketiga kementerian dan lembaga pembina agar target-target yang ingin dicapai melalui DAK dapat tercapai.

“Output dan outcome dari DAK fisik dan DAK non fisik agar tidak habis hilang begitu saja, tapi betul-betul ada target yang ditentukan dan mencapai target output tersebut dan pemantapan koordinasi ini juga sebaiknya juga melibatkan tiga asosiasi provinsi sehingga ada komunikasi dan tidak ada miskomunikasi,” jelas Tito.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini