Syarat Perusahaan Bisa Vaksinasi Gotong Royong dengan Faskes Sendiri

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Kamis 13 Mei 2021 15:25 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 13 320 2409860 syarat-perusahaan-bisa-vaksinasi-gotong-royong-dengan-faskes-sendiri-NcZy1pC5bz.jpg Vaksin Gotong Royong Segera Dilaksanakan. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Vaksinasi gotong royong bisa dilaksanakan melalui fasilitas kesehatan (faskes) yang dimiliki korporasi swasta. Meski begitu, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

Juru Bicara Bio Farma, Bambang Heriyanto mengatakan, persyaratan yang ditetapkan berupa ketentuan kesiapan pelaksanaan imunisasi dan tidak termasuk atau terlibat di daftar faskes program vaksinasi pemerintah.

Syarat-syarat yang dimaksud adalah cool room, vaksinator, izin dari Kemenkes, dan sejumlah prosedur pelayanannya. Untuk memperoleh akses tersebut, manajemen perusahaan harus mengajukan kepada Bio Farma. Dalam prosesnya, Holding BUMN Farmasi akan melakukan pengkajian ulang.

Baca Juga: Vaksin Gotong Royong Rp500.000 Tak Bisa Langsung Semua Karyawan

"Nanti perusahaan itu, nanti mengajukan, 'saya nanti faskes saya saja' gitu, tapi soal faskes harus memenuhi syarat, bukan sekedar faskes, artinya faskes yang disyaratkan untuk imunisasi. Nah, imunisasi ini untuk vaksinasi," ujar Bambang saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Kamis (13/5/2021).

Saat ini sejumlah perusahaan sudah mengajukan diri untuk memperoleh izin pelaksanaan vaksinasi gotong royong melalui fasilitas kesehatan yang dimiliki perusahaan. Meski begitu, Bambang enggan menyebut jumlah pastinya.

Baca Juga: Duta Besar India Apresiasi Bantuan Tabung Oksigen dari Indonesia

Ya, yang jelas kita melakukan review, inikan ketentuan pemerintah mas, jadi persyaratan fasilitas kesehatan untuk melayani vaksinasi.

"Saya gak hafal, yang jelas begini, perusahaan itu bisa melakukan vaksinasi kan di faskes kan. Sudah ada, tapi saya gak hafal. Misalnya begini, satu perusahaan A, misalnya Astra atau Unilever kan dia punya fasilitas kesehatan bisa rumah sakit, bisa klinik, nah itu boleh diajukan untuk memberikan layanan vaksinasi," katanya.

Sementara itu, perusahaan yang tidak mempunyai faskes atau tidak memenuhi persyaratan, maka pemerintah mengalihkan karyawan atau buruh perusahaan bersangkutan ke fasilitas milik pemerintah. Misalnya, Puskesmas atau klinik anggota Holding BUMN Farmasi.

"Kalau perusahaan yang tidak punya faskes bisa menggunakan faskes yang ada di jaringan Bio Farma Holding, Kimia Farma dan kliniknya, karena sudah memenuhi syarat," tutur dia.

Untuk proses distribusi vaksin Covid-19 nantinya dikirim secara langsung ke faskes yang sudah disetujui pemerintah.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini