11 Fakta THR Buruh yang Tak Cair, Posko Kemnaker Ungkap Berbagai Aduan

Fariza Rizky Ananda, Jurnalis · Sabtu 15 Mei 2021 06:38 WIB
https: img.okezone.com content 2021 05 14 320 2410244 11-fakta-thr-buruh-yang-tak-cair-posko-kemnaker-ungkap-berbagai-aduan-tXoR5BHafs.jpg THR Tak Boleh Dicicil. (Foto: Okezone.com)

5. Berikut daftar pengaduan yang diterima posko THR

Sedangkan beberapa topik pengaduan yang masuk ke Posko THR 2021 yakni THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (50-20 persen), THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji atau THR tidak dibayar karena COVID-19.

"Isu terkait pengaduannya adalah THR dibayar secara cicilan oleh perusahaan. Ada yang hanya dibayar 50%, juga dibayar tidak penuh karena pemotongan gaji. Ada pula THR yang tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak dibayar karena Covid-19," jelas Ida.

6. Ini 4 langkah yang dilakukan Kemnaker terhadap pengaduan THR

Ida menambahkan, atas berbagai pengaduan tersebut, pemerintah melalui Kemnaker telah mengambil empat Langkah yaitu verifikasi data internal, koordinasi dengan Disnaker daerah, menurunkan tim pengawas, proses dialog dan kesepakatan penyelesaian.

"Semoga upaya yang kita lakukan akan semakin memastikan para pekerja/buruh bisa merayakan lebaran dengan khidmat dan tentunya selalu berpedoman pada prokes covid 19," ujarnya.

7. Kemnaker sedang proses sanksi bagi perusahaan tidak patuh bayar THR

Atas pengaduan tersebut, pemerintah melalui Kemnaker sudah memverifikasi dan memvalidasi data serta informasi, berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait. Kemnaker juga akan menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan dan merumuskan rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan aturan penyaluran THR.

"Kami akan menggelar rapat koordinasi (rakor) yang mengundang seluruh kepala Disnaker seluruh daerah dan tim posko THR. Rapat ini akan membahas perkembangan dan penanganan tindak lanjut atas laporan THR di daerah dan rekomendasi pengenaan sanksinya bagi yang melanggar," tegas Ida.

8. SE THR Kemnaker membuat kurangnya pemenuhan hak buruh

Buruh menilai peran negara dalam mewujudkan hubungan industrial yang adil tidak jelas jelang Lebaran 2021.

Melalui penerbitan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (SE THR), perusahaan-perusahaan memiliki peluang untung mengurangi pemenuhan hak buruh sebagaimana diatur dalam Permenaker 6/2016 tentang THR.

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini