8 Fakta Proyek Ibu Kota Baru, Sudah Ada Desain tapi Belum Ada Anggaran

Giri Hartomo, Jurnalis · Minggu 06 Juni 2021 07:09 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 05 470 2420663 8-fakta-proyek-ibu-kota-baru-sudah-ada-desain-tapi-belum-ada-anggaran-VVwm7Hu9Xe.jpg Pemindahan Ibu Kota. (Foto: Okezone.com/Instagram)

JAKARTA - Pemerintah berencana untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan. Pemerintah pun mulai menyiapkan beberapa hal untuk pembangunan dan pemindahan ibu kota baru ini.

Bahkan, pemerintah sudah mulai menganggarkan anggaran pembangunan ibu kota baru dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) 2022. Selain itu, skema lain non APBN juga sedang disiapkan untuk pembangunan ibu kota baru tersebut.

Ada sejumlah fakta menarik dari rencana pembangunan ibu kota baru tersebut. Berikut Okezone merangkumnya pada Minggu (6/6/2021).

1. Masuk APBN 2022

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) masuk dalam APBN 2022. Dia menilai pembangunan Ibukota baru, memiliki nilai penting bagi Indonesia. Salah satunya pemerataan pembangunan.

“Kita masukkan pemindahan ibu kota negara, kebutuhan Indonesia masa depan dengan mobilitas tinggi, demografi berubah dan kebutuhan lingkungan sustainable," ucapnya.

2. Cari Pembiayaan Non APBN

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bisa dilakukan dengan berbagai skema yang inovatif atau tidak melulu mengandalkan keuangan negara atau APBN.

Baca Juga: Anggaran Pemindahan Ibu Kota Masuk RAPBN 2022

3. Demi Pemerataan

Pemindahan ibu kota menjadi penting karena merefleksikan kebutuhan pemerataan pembangunan, non-Jawa dan non-Jakarta sentris. Hal ini sebagai upaya reorientasi pemerataan pembangunan dan transformasi perekonomian.

4. Pemindahan Ibu Kota Menurut Erick Thohir

Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap adanya ibu kota baru akan bermanfaat karena penambahan penduduk di Indonesia terus terjadi. Menurut Erick, dengan adanya Ibu Kota Baru, penduduk tidak hanya terpusat di Jakarta saja.

"Saya salut kepada bapak Presiden Joko Widodo mengenai Ibu Kota Baru, Kenapa? Penambahan jumlah penduduk Indonesia sangat cepat. 50 juta penambahan penduduk di Indonesia mau ke mana? Mau ke Jakarta lagi? Mau ke Bandung lagi atau kota besar lainnya? Tidak bisa!,”ujar Erick Thohir.

Baca Juga: Soal Ibu Kota Baru, Erick Thohir: 50 Juta Penambahan Penduduk Mau ke Mana? Mau ke Jakarta Lagi?

5. Dua Cara Atasi Pertambahan Penduduk

Erick mengatakan, ada dua teori terkait upaya untuk mengatasi pertambahan jumlah penduduk tersebut yang dilakukan oleh dua negara berbeda.

Pertama, Amerika Serikat, bagaimana kota-kota kecil dan desa-desa di negara itu ditumbuhkan ekonominya. Kampus Columbia University sendiri berdiri di sebuah desa atau kota kecil, bukan di kota besar.

Sementara, China memiliki cara lain yaitu membangun kota-kota baru di negaranya. Menurut Erick, kedua cara ini adalah pilihan.

Lalu apakah Indonesia harus seperti China yang gencar membangun semua ibu kota baru dan kota-kota baru? Indonesia belum tentu kuat dalam hal anggarannya.

6. Transportasi di Ibu Kota Baru

Terkait dengan transportasi kendaraan di kota-kota besar, ada beberapa contoh lainnya bahwa kota London sendiri sudah memutuskan bahwa kendaraan publik itu harus kendaraan listrik pada 2027.

Kemungkinan nantinya akan ada negara besar di mana mobilnya sudah nirkemudi atau autonomous, tidak pakai supir.

7. Siapkan Desain Ibu Kota Baru

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terus mempersiapkan desain dan kajian tentang Ibu Kota Negara (IKN) sambil menunggu pengesahan undang-undang (UU) IKN.

8. Belum Masuk ke APBN

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran untuk IKN ini belum ada, bahkan dalam pagu indikatif tahun anggaran 2022 ini terdapat catatan belum termasuk IKN, food estate dan Kawasan Industri Terpadu. Tiga hal itu yang jadi catatan dalam Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas.

"Jadi terkait IKN-nya kami sedang menyiapkan untuk groundbreaking, istana, jalan dan air serta drainase, tapi itu sedang kami siapkan software atau desain dan kajian-kajian mengenai IKN namun tetap menunggu pengesahan undang-undang IKN dari DPR RI," kata Menteri Basuki.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini