Sri Mulyani Butuh Rp3.461 Triliun untuk Perjanjian Paris

Jum'at 11 Juni 2021 12:09 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 11 320 2423538 sri-mulyani-butuh-rp3-461-triliun-untuk-perjanjian-paris-rft1kxVL6t.jpg Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Okezone.com/KBUMN)

JAKARTA - Berdasarkan laporan Second Biennial Update Report 2018, Indonesia membutuhkan dana USD247,2 miliar atau Rp3.461 triliun untuk memenuhi target Perjanjian Paris atau Paris Agreement.

“Artinya setiap tahun paling tidak Rp266,2 triliun, ini angka yang lebih besar untuk program PEN bidang kesehatan sebesar Ro172 triliun,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, dikutip dari Antara, Jumat (11/6/2021).

Baca Juga: Pemerintah Gelontorkan Rp6,2 Miliar/Tahun untuk Penanganan Iklim

Dalam APBN saat ini, dana yang dialokasikan untuk climate change atau perubahan iklim sebanyak 4,1% atau Rp86,7 triliun per tahun. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya memobilisasi berbagai pihak untuk ikut terlibat dalam komitmen climate change, mulai dari pemerintah, pihak swasta, hingga masyarakat melalui waste management dan kebiasaan dalam menggunakan energi termasuk mengonsumsi barang yang ramah lingkungan.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah menunjukkan keseriusan dalam komitmen climate change dengan menjadikan 11 daerah yang terdiri atasi 7 provinsi, 3 kabupaten, dan 1 kota untuk memahami isu dan menjadikan isu climate change sebagai prioritas. Pada 2021 pemerintah kembali menambah enam daerah untuk ikut terlibat dalam program regional climate budget tagging tersebut.

Baca Juga: Bicara dengan Menteri Inggris, Menko Airlangga: Indonesia di Garis Terdepan Terapkan Paris Agreement

“Kita berharap seluruh daerah akan mengikutinya. Ini akan memberikan double power dari APBN dan APBD dalam menangani isu perubahan iklim,” jelas Sri Mulyani.

Pemerintah juga telah membentuk Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) pada 2019 dan SDG Indonesia One yang merupakan platform kerja sama pendanaan yang terintegrasi untuk menggalang dana dari berbagi sumber untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perbuahan iklim. Komitmen negara-negara dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC) untuk periode 2020-2030. Indonesia telah meratifikasi komitmen tersebut dengan target pemangkasan 29 persen emisi gas rumah kaca pada 2030 dengan usaha sendiri atau penurunan 41 persen apabila mendapat dukungan dari internasional.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini