Sembako Tidak Dikenakan PPN 12%

Michelle Natalia, Jurnalis · Sabtu 12 Juni 2021 13:31 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 12 320 2424105 sembako-tidak-dikenakan-ppn-12-CawRZfstoR.jpg Pasar Tradisional (Foto: Okezone)

JAKARTA - Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menjelaskan ada salah makna dalam kebijakan PPN 12% yang diimbaskan ke sejumlah komoditas sembako dan jasa pendidikan. Menurutnya, wacana tersebut merupakan bagian kecil dari konsep RUU KUP yang pasalnya dipotong dan dicabut, sehingga bunyinya terlepas dari maknanya.

"Itu yang terjadi, jadi ada satu pasal yang di dalam draft itu mengatakan bahan kebutuhan pokok bukan lagi barang yang dikecualikan dari objek PPN. Di sisi lain, bicara tarif pajak, kemudian dicantolkan seolah-olah dikenakan tarif PPN," ungkap Yustinus dalam Polemik MNC Trijaya bertemakan "Publik Teriak Sembako Dipajak" di Jakarta, Sabtu(12/6/2021).

Baca Juga: Ketika Sri Mulyani Dilema, Beli Mobil Dapat Insentif tapi Sembako Kena Pajak

Dia menyebutkan, justru saat ini pemerintah mendesain satu RUU yang cukup komprehensif. Isinya ada tentang pajak karbon, upaya menangkal penghindaran pajak yang sangat masif dilakukan, terutama oleh perusahaan-perusahaan multinasional.

"Lalu juga ada rencana kenaikan tarif PPh orang pribadi supaya yang mampu membayar pajak lebih tinggi, dan ada juga konsep-konsep lain, salah satunya PPN ini," tambah Yustinus.

Baca Juga: Ekonom: Jasa Pendidikan Harusnya Disubsidi, Bukan Dipajaki

Dia mengatakan, persoalan PPN ini menjadi polemik karena sekarang ada distorsi. "Contoh, beras premium, kalo beli 1 kg Rp50 ribu, itu tidak kena PPN. Tapi kalau beli beras di pasar tradisional yang 1 kg Rp10 ribu, itupun tidak kena PPN," ucap Yustinus.

"Ini ada distorsi, jadi pengecualian yang terlalu luas itu membuat kita gagal mengadminitrasikan dengan baik dan gagal mengajak yang mampu untuk berkontribusi membayar pajak. Ini yang sebenarnya ingin kita atasi," terang Yustinus.

(kmj)

1
1

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini