Tak Hanya Sembako dan Sekolah, Jasa Rumah Bersalin Bakal Kena Pajak

Aditya Pratama, Jurnalis · Sabtu 12 Juni 2021 16:25 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 12 320 2424158 tak-hanya-sembako-dan-sekolah-jasa-rumah-bersalin-bakal-kena-pajak-fkPvCANV77.jpg Pajak (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada bahan pokok atau sembako, jasa pendidikan atau sekolah. Tak hanya itu, pengenaan pajak juga akan dilakukan pada jasa rumah bersalin.

Rencana pemungutan pajak jasa rumah bersalin tertuang dalam draft Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Baca Juga: Penjelasan Stafsus Sri Mulyani soal Pajak Lembaga Pendidikan

Adapun ketentuan dalam Pasal 4A dihapus dalam draft tersebut. Pada Pasal 4A Ayat 3, jasa pelayanan kesehatan medis yang terdapat dalam poin A dihapus dari jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Artinya, jasa pelayanan kesehatan medis, termasuk jasa rumah bersalin bakal dikenai pajak.

Merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 49 Tahun 2009, jasa pelayanan kesehatan medis meliputi:

1. jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;

2. jasa dokter hewan;

3. jasa ahli kesehatan seperti ahli

akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli

fisioterapi;

Baca Juga: Sembako Tidak Dikenakan PPN 12%

4. jasa kebidanan dan dukun bayi;

5. jasa paramedis dan perawat;

6. jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan

sanatorium;

7. jasa psikolog dan psikiater; dan

8. jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.

Tidak hanya itu, nantinya tarif PPN juga akan meningkat menjadi 12% dari yang berlaku saat ini sebesar 10%. Sementara itu, tarif PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) draft UU KUP dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.

Sementara itu, pada pasal terbaru Pasal 7A dijelaskan bahwa PPN dapat dikenakan dengan tarif berbeda dari tarif atas penyerahan Barang Kena Pajak tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu; impor Barang Kena Pajak tertentu; dan pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud tertentu dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Tarif berbeda sebagaimana dimaksud dikenakan paling rendah 5% dan paling tinggi 25%.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini