4 Fakta Proyek Ibu Kota Baru, Jokowi Siapkan Rumah Dinas PNS

Shelma Rachmahyanti, Jurnalis · Minggu 13 Juni 2021 04:56 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 12 470 2424083 4-fakta-proyek-ibu-kota-baru-jokowi-siapkan-rumah-dinas-pns-Cg5fkX0ysh.jpeg Rumah (Foto: Ilustrasi Shutterstock)

JAKARTA – Pemerintah tengah berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Dalam pemindahan dan pembangunan ini, pemerintah mulai menyiapkan beberapa hal.

Diketahui, pemerintah sudah mulai menganggarkan anggaran pembangunan ibu kota baru ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) tahun 2022. Serta, skema lain non APBN juga sedang dipersiapkan untuk pembangunan tersebut.

Berikut fakta-fakta menarik pemindahan ibu kota baru yang dirangkum Okezone di Jakarta.

Baca Juga: Anggaran Pemindahan Ibu Kota Masuk RAPBN 2022

1. Pembangunan Masuk dalam APBN 2022

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, memastikan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) masuk dalam APBN 2022. Dia menilai, pembangunan Ibukota baru memiliki nilai penting bagi Indonesia. Salah satunya yakni pemerataan pembangunan.

"Kita masukkan pemindahan ibu kota negara, kebutuhan Indonesia masa depan dengan mobilitas tinggi, demografi berubah dan kebutuhan lingkungan sustainable," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat virtual, Senin (31/5/2021).

Baca Juga: Menata Objek Wisata Sambut Rencana Pemindahan Ibu Kota di Penajam Paser Utara

2. Pembangunan Bisa Tidak Mengandalkan APBN

Pembangunan IKN baru di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bisa dilakukan dengan berbagai skema yang inovatif atau tidak melulu mengandalkan keuangan negara atau APBN.

"Kami akan terus jaga dan kawal dalam tingkat rasional dan reasonable jadi kebutuhan jangka menengah dan panjang terhadap kebutuhan pembangunan, pemulihan ekonomi nasional, serta konsolidasi fiskal," beber Sri Mulyani.

3. Ada Rumas Dinas PNS

Pembangunan rumah dinas PNS di Ibu Kota Baru akan dilakukan pada 2022. Proyek ini menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"Pembangunan perumahan namun perumahan yang khusus dibangun tidak menggunakan dana APBN. Nanti jenisnya rumah dinas yang menggunakan skema KPBU," ujar Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Hamid.

4. Merefleksikan Kebutuhan Pemerataan Pembangunan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemindahan ibu kota menjadi penting karena merefleksikan kebutuhan pemerataan pembangunan, non-Jawa dan non-Jakarta sentris. Hal ini sebagai upaya reorientasi pemerataan pembangunan dan transformasi perekonomian.

“Di mana kebutuhan Indonesia masa depan yang modern, mobilitas tinggi, demografi berubah, dan lingkungan sustainable,” tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini