Ahok hingga Abdee Slank Jadi Komisaris BUMN Bergaji Fantastis, Apa Saja Tugasnya?

Suparjo Ramalan, Jurnalis · Minggu 13 Juni 2021 09:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 13 320 2424345 ahok-hingga-abdee-slank-jadi-komisaris-bumn-bergaji-fantastis-apa-saja-tugasnya-uwJykfG0UB.jpg Ahok (Foto: Okezone)

JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hingga Abdee Slank menjadi komisaris di BUMN. Ahok sendiri jadi Komisaris Utama Pertamina, sementara Abdee Slank jadi Komisaris Independen Telkom.

Ahok hingga Abdee Slank jadi salah satu nama yang kini menduduki jabatan komisaris di BUMN. Masih banyak nama-nama besar dan yang tidak asing didengar menjadi komisaris BUMN.

Lalu apa sih tugasnya komisaris di BUMN?

Posisi dewan komisaris merupakan jabatan strategis dalam sebuah perusahaan, baik perusahaan terbuka (Tbk) ataupun perusahaan tertutup (PT). Pucuk struktural organisasi itu, tentu diimbangi antara penghasilan dan tanggung jawab yang diemban

Baca Juga: Abdee Slank Jadi Komisaris Telkom Dapat Gaji Rp1,49 Miliar hingga Rp11,3 Miliar

Untuk BUMN, MNC Portal Indonesia merangkum gaji dewan komisaris hingga tugas yang harus dilaksanakan berdasarkan ketetapan pemegang saham.

Sejak awal 2021 lalu, Erick Thohir sudah menurunkan gaji bagi anggota direksi BUMN. Meski begitu, dia tidak mengubah formula besaran gaji bagi komisaris utama atau ketua dewan pengawas. Kebijakan itu diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN Nomor PER-12/MBU/11/2020.

Untuk komut, penetapan gaji sebesar 45% dari direktur utama. Begitu juga dengan anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas, yakni tetap 90% dari komut.

Erick juga menambahkan besaran gaji khusus bagi wakil komisaris utama atau wakil dewan pengawas yaitu 42,5% dari direktur utama. Sebelumnya, tidak ada besaran gaji khusus bagi jabatan ini.

"Untuk mewujudkan keadilan dalam penetapan penghasilan bagi direksi dan komisaris, terutama pada komponen berupa insentif kinerja, faktor di luar pengendalian direksi tidak diperhitungkan dalam pengukuran capaian tingkat kesehatan, perlu melakukan penataan kembali atas sistem remunerasi bagi eksekutif BUMN," tulis bagian pertimbangan beleid tersebut dikutip Minggu (13/6/2021).

Perihal tugas, secara agregat komisaris bertugas melakukan pengawasan baik secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada dewan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 angka 6 UUPT jo Pasal 31 UU BUMN.

Dengan begitu, tugas komisaris adalah memberikan nasihat terkait kebijakan direksi dalam menjalankan program perusahaan. Dewan komisaris juga secara intensif mengontrol kebijakan perusahaan, kinerja, hingga proses pengambilan keputusan.

Bahkan, komisaris juga mengawasi pelaksanaan strategi untuk memenuhi harapan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk mendukung terwujudnya pengawasan yang efektif oleh dewan komisaris, Erick Thohir pun sudah menetapkan Permen BUMN Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Penjelasan bagian pertimbangan beleid itu, bahwa kualitas pengawasan komisaris terkait dengan proses nominasi dan remunerasi serta meningkatkan kualitas dan kompetensi direksi dan komisaris, perlu diatur mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi.

Organ pendukung Komisaris terdiri dari Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama, Sekretariat Dewan Komisaris hingga satu komite lain, jika diperlukan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini