Pertamina Kelola Blok Rokan 9 Agustus, Masalah Limbah dan Pembangkit Listrik Sudah Beres?

Taufik Fajar, Jurnalis · Minggu 13 Juni 2021 09:12 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 13 320 2424349 pertamina-kelola-blok-rokan-9-agustus-masalah-limbah-dan-pembangkit-listrik-sudah-beres-J6nToiTl3z.jpg Ambil Alih Kelola Blok Rokan (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) akan mengelola Blok Rokan, Provinsi Riau pada 9 Agustus 2021. Saat ini proses alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke Pertamina terus dilakukan.

Nantinya, anak usaha Pertamina yakni PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang mengelola blok Migas terbesar kedua di Indonesia itu. Namun demikian, menjelang alih kelola tersebut, banyak persoalan yang ternyata belum diselesaikan dan berpotensi menghambat proses alih kelola tersebut.

Menurut Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar, proses transisi tidak berjalan dengan mulus, di mana Pertamina tidak diizinkan masuk untuk bisa mengakses, baik data-data produksi, data-data operasi, bahkan data-data pekerja.

"Hal ini menyebabkan Pertamina juga tidak bisa membantu mempertahankan produksi Blok Rokan yang menunjang produksi nasional. Pernah muncul bahkan opsi Pertamina bisa mengakuisisi perusahaan PT CPI di dua tahun terakhir, tentunya Pertamina harus membayar sejumlah uang tertentu mengambil alih CPI. Namun demikian CPI ingin keluar dari negeri ini dengan clean," ujarnya dalam diskusi virtual seperti dikutip, Jakarta, Minggu (13/6/2021).

Baca Juga: Alih Kelola Blok Rokan, 2.757 Pekerja Chevron Jadi Pegawai Pertamina 

Menurut Arie, kondisi itu menyebabkan angka produksi Blok Rokan terus mengalami penurunan. Tercatat angka produksi Blok Rokan turun dari 209 ribu Barel Oil Per Day (BOPD) menjadi 200 ribu BOPD, dan bahkan di awal tahun 2021 angka produksi Blok Rokan sudah menurun hingga jadi 165 ribu BOPD.

"Ini karena proses transisi tidak mulus, PT CPI tidak mau mengeluarkan investasi, sementara Pertamina juga belum bisa masuk," ungkapnya.

Arie berharap, permasalahan - permasalahan yang terjadi dalam proses alih kelola, bisa segera diselesaikan sebelum alih kelola pada 9 Agustus 2021 mendatang dilakukan.

"Kami mengajak seluruh elemen massa memberikan kontribusinya yang nyata, pengelolaan Blok Rokan oleh anak bangsa sendiri benar-benar harus menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," tegasnya.

Sementara itu, Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno mengakui, masih ada banyak persoalan yang harus diselesaikan sebelum nantinya Blok Rokan diserahterimakan kepada Pertamina.

Meski demikian, dia memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi dalam proses serah terima tersebut, termasuk soal isu adanya limbah B3.

"Sampai dengan hari ini tidak ada (Pelanggaran hukum), kalau ada pasti sudah diperkarakan. Tapi kalau surat menyurat, pengaduan, saya kemarin baru pulang dari Balikpapan terus siang ikut rapat pimpinan, ada surat katanya sudah ada Pelaporan, tapi kan kami tidak tahu sudah ditindaklanjuti atau belum. Disarankan oleh penasehat ahli yang bidang penegakan hukum SKK Migas untuk berkomunikasi dengan penegak hukum," ujar Julius.

Namun demikian, kata Julius, hal itu belum boleh disebut ada pelanggaran hukum karena pengaduan itu memang banyak sekali. Dari mulai hal yang ringan hingga berat. "Tapi selama ini tentu saja dikendalikan dengan baik dan bijaksana dan dikomunikasikan dengan pihak terkait dengan bijaksana," tegasnya.

Julius menambahkan, pada prinsipnya transisi Blok Rokan ini harus berhasil, karena proses transisi blok migas sendiri sudah pernah dilakukan sebelumnya dan melibatkan Pertamina.

"Jadi apapun yang kita hadapi didepan mata, kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Tinggal dua bulan lagi, proses transisi harus kita selesaikan dengan tuntas," kata dia.

Sebelumnya, Chevron diduga tidak transparan terkait data pengolahan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) yakni berupa Tanah Terkontaminasi Minyak yang jumlahnya masih sangat signifikan dan belum terselesaikan.

Belum lagi permasalahan pembangkit listrik yang dikelola oleh PT MCTN yang merupakan anak usaha PT CPI, diduga telah terjadi pelanggaran terhadap UU Ketenagalistrikan, bahwa yang memiliki Wilayah Produksi adalah PT PLN (Persero).

PT CPI telah memasukkan biaya operasional PT MCTN ke dalam Cost Recovery yang ditanggung negara, tetapi juga menjual pembangkit listrik PT MCTN kepada PT PLN (Persero) dengan harga yang cukup tinggi dengan mekanisme tender, tanpa memperhitungkan Cost Recovery yang sudah dibayarkan negara.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini