Sembako di Pasar Tradisional Bebas PPN, Sri Mulyani: Pajak Tidak Asal Dipungut!

Rina Anggraeni, Jurnalis · Selasa 15 Juni 2021 07:46 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 15 320 2425230 sembako-di-pasar-tradisional-bebas-ppn-sri-mulyani-pajak-tidak-asal-dipungut-231NYJmlk7.png Sri Mulyani (Foto: Instagram Sri Mulyani/@smindrawati)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan sembako yang dijual di pasar tradisional tidak dikenakan pajak alias bebas PPN. Hal itu dikatakan Sri Mulyani saat dirinya berkunjung ke pasar Santa di Kebayoran belanja sayur-sayur dan buah Indonesia segar dan bumbu-bumbuan, sambil ngobrol dengan beberapa pedagang di sana. ⁣

Seorang pedagang buah bernama Rahayu bercerita akibat pandemi Covid-19 pembeli di pasar menurun, namun mereka bertahan dan tetap bekerja tak menyerah.

" Ibu pedagang bumbu menyampaikan kekhawatirannya membaca berita tentang pajak sembako yang dikhawatirkan menaikkan harga jual," kata Sri Mulyanu dalam akun Instagram pribadinya yang dikutip di Jakarta, Selasa (15/6/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani: Pemerintah Tidak Kenakan Pajak Sembako yang Dijual di Pasar Tradisional 

Sri Mulyani menjelaskan pemerintah tidak mengenakan pajak sembako yang di jual di pasar tradisional yang menjadi kebutuhan masyarakat umum.

"Pajak tidak asal dipungut untuk penerimaan negara, namun disusun untuk melaksanakan azas keadilan," tegasnya.

"Misalnya beras produksi petani kita seperti Cianjur, rojolele, pandan wangi, dan lain-lain yang merupakan bahan pangan pokok dan dijual di pasar tradisional tidak dipungut pajak (PPN)," katanya.

Namun beras premium impor seperti beras basmati, beras shirataki yang harganya bisa 5-10 kali lipat dan dikonsumsi masyarakat kelas atas, seharusnya dipungut pajak.

Demikian juga daging sapi premium seperti daging sapi Kobe, Wagyu yang harganya 10-15 kali lipat harga daging sapi biasa, seharusnya perlakukan pajak berbeda dengan bahan kebutuhan pokok rakyat banyak.

"Itu asas keadilan dalam perpajakan di mana yang lemah dibantu dan dikuatkan dan yang kuat membantu dan berkontribusi," katanya.

Dalam menghadapi dampak Covid yang berat, saat ini Pemerintah justru memberikan banyak insentif pajak untuk memulihkan ekonomi. Pajak UMKM, pajak karyawan (PPH 21) dibebaskan dan ditanggung pemerintahan.

"Pemerintah membantu rakyat melalui bantuan sosial, bantuan modal UMKM seperti yang telah diterima pedagang sayur di Pasar Santa tersebut, diskon listrik rumah tangga kelas bawah, internet gratis bagi siswa, mahasiswa dan guru," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini