Menko Airlangga Ungkap 4 Manfaat Omnibus Law yang Digugat ke MK

Rina Anggraeni, Jurnalis · Kamis 17 Juni 2021 14:32 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 17 320 2426681 menko-airlangga-ungkap-4-manfaat-omnibus-law-yang-digugat-ke-mk-Hn7P6Xxa6c.jpg Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (Foto: Kemenko Perekonomian)

JAKARTA - Perwakilan pemerintah memeberikan pembelaan mengenai Undang-Undang No 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). Sebagai informasi, UU Cipta Kerja ini digugat dan diserahkan ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memastikan beleid tersebut berdampak positif kepada masyarakat termasuk pemohon.

"Para pemohon sama sekali tidak terhalang halangi dalam melaksanakan aktivitas maupun kegiatannya yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang Cipta kerja undang-undang Cipta kerja ini justru akan menyerap Tenaga Kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (17/7/2021).

Lanjutnya, 4 manfaat dibentuknya UU Cipta Kerja, yang pertama adalah penciptaan dan peningkatan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan sektor UMKM dan koperasi.

Baca Juga: UU Ciptaker Sinkronkan Regulasi Agraria, ATR: Peraturan yang Ada Saling Bertabrakan

"Ini adalah upaya menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya, dan tidak lupa keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional," bebernya

Kedua, UU Cipta Kerja juga akan memastikan terjaminnya hak masyarakat sebagai tenaga kerja memperoleh pekerjaan dan mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Baca Juga: Menko Airlangga Pastikan UU Cipta Kerja Tidak Bertentangan dengan UUD 1945

"Ketiga penyesuaian aspek pengaturan yang berkaitan keberpihakan dan penguatan serta perlindungan UMKM dan koperasi dan industri nasional," lanjutmya

Tujuan yang terakhir adalah penyesuaian aspek pengaturan yang meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional.

Pemerintah juga meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta anggota Majelis untuk memberikan empat keputusan dalam sidang uji formil ini. Pertama, menerima keterangan presiden yang diwakili 10 menterinya secara keseluruhan.

"Majelis hakim Mahkamah Konstitusi pemerintah telah menyerahkan 148 alat bukti dan alat bukti yang telah disahkan kemudian berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas pemerintah memohon kepada yang mulia majelis hakim," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini