Pembentukan Bursa Aset Kripto Disebut untuk Kejar Pajak

Aditya Pratama, Jurnalis · Jum'at 18 Juni 2021 19:07 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 18 320 2427429 pembentukan-bursa-aset-kripto-disebut-untuk-kejar-pajak-EOkylo7GDP.jpg Bitcoin (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berencana membentuk bursa berjangka untuk aset kripto. Adapun pembentukan bursa berjangka aset kripto ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Bappebti beralasan, pembentukan bursa berjangka aset kripto untuk mengakomodir pesatnya perkembangan investasi kripto di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira mengatakan, tujuan dari pembuatan bursa kripto adalah mengejar capital gain tax atau pajak atas keuntungan dari transaksi kripto.

Menurutnya, kebijakan untuk meregulasi aset kripto sangat tidak konsisten dan Bhima menyebut ada tiga hal yang melatarbelakanginya.

"Pertama, Bank Indonesia akan mengeluarkan central bank digital currency sementara bitcoin cs tidak dilarang. Tidak bisa ada dual sistem dalam sistem moneter di suatu negara. China misalnya luncurkan yuan digital kemudian bekukan semua aktivitas kripto lain," ujar Bhima kepada MNC Portal Indonesia, Jumat (18/6/2021).

Baca Juga: Mau Investasi Uang Kripto? Ini Tips dari Mendag

Kedua, Bhima menyebut dengan memajaki kripto artinya dengan sadar pemerintah memasukkan bitcoin dan lainnya sebagai aset yang legal dan ini mempunyai implikasi panjang terkait dampak aset kripto terhadap spekulasi dan merugikan banyak investor.

Baca Juga: Tegas! BI Larang Lembaga Keuangan Pakai Uang Kripto

"Masa negara memfasilitasi aset yang dia sendiri tidak punya kendali atas naik turunnya harga? Di pasar saham ada ARA dan ARB atau auto reject. Apa di bursa kripto juga ada kan ga logis harga bitcoin dikasih batas pemerintah," kata dia.

Ketiga, dia menyebut dalam sehari terdapat Rp1,7 triliun perputaran uang di transaksi kripto. Artinya, uang yang harusnya masuk ke sektor riil jadi berputar putar di aset yang spekulatif.

"Ini kontra terhadap pemulihan ekonomi nasional. Jadi pemerintah jangan lihat ini sumber penerimaan pajak saja kemudian mau diatur bursa berjangka. Dikaji juga implikasi ke risiko keuangan indonesia," ucapnya.

Bhima menyebut, jumlah investor kripto mencapai angka 4 juta, yang mana melebihi jumlah SID pasar modal Indonesia. Jika dianggap bersaing dari jumlah user, maka investor kripto sudah mengalahkan bursa saham.

"Tapi perlu dicatat bahwa di bursa saham ada lembaga investasi, bank yang cukup besar. Sementara di aset kripto kan ga boleh bank menempatkan dana di bitcoin misalnya, artinya dari sisi kapitalisasi pasar belum bisa kalahkan bursa saham," tuturnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini