Holding BUMN UMi Bantu Usaha Wong Cilik Naik Kelas

Michelle Natalia, Jurnalis · Jum'at 25 Juni 2021 14:38 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 25 320 2430858 holding-bumn-umi-bantu-usaha-wong-cilik-naik-kelas-Xk1JXijJxv.jpg Holding BUMN Ultra Mikro. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Nahdlatul Ulama (NU) menilai integrasi ekosistem usaha melalui pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro (UMi) memiliki manfaat luar biasa besar bagi masyarakat dan melindungi dari jeratan rentenir.

“Tidak usah dipolitisasi soal pembentukan Holding BUMN UMi, ini untuk kepentingan masyarakat luas. Karena dapat mempercepat proses pembiayaan pelaku usaha ultra mikro. Supaya semua tercover pembiayaan (lembaga keuangan formal), dan bermigrasi dari rentenir. Yang kedua mempercepat pelaku usaha UMi naik kelas. Yang sebelumnya belum bankable jadi bankable,” kata Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Nusron Wahid, di Jakarta, Jumat (25/6/2021).

Menurutnya, Holding UMi menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usaha wong cilik.

"Langkah ini murni bentuk bisnis yang membumi dan jangan dipolitisasi," ujarnya.

Baca Juga: Ada Holding Ultra Mikro, Bagaimana Nasib Koperasi Simpan Pinjam?

Sementara itu, Anggota Komisi VI Nusron mengungkapkan, dari data yang dimiliki, saat ini ada sekitar 40 juta pelaku usaha UMi di Indonesia.

"Kami memperkirakan kapitalisasi bisnis perhari di kisaran Rp1 juta - Rp2 juta dan sulit tersentuh layanan produk keuangan formal," bebernya.

Dia pun menyebut yang terlayani oleh lembaga keuangan formal itu hanya sekita 8 juta unit usaha UMi atau sekitar 20% saja. Nusron khawatir sisanya dilayani oleh praktik layanan jasa keuangan rentenir dengan bunga tinggi yang meresahkan masyarakat.

Baca Juga: Kendaraan Listrik RI Bisa Sumbang PDB Rp361 Triliun/Tahun

Oleh karena itu, menurutnya dengan konsolidasi tiga BUMN dalam satu sektor lembaga keuangan di bawah BRI yang fokus ke mikro, akan terjadi backup dana. Dengan holding BRI dapat dengan mudah menempatkan dana di PNM dan Pegadaian. Sehingga, ekspansi pembiayaan Pegadaian dan PNM menjadi lebih ‘lincah’, efisien dan murah.

“Karena itu kalau ada pihak yang menolak holding UMi ini adalah antek-anteknya rentenir. Langkah ini, adalah terobosan untuk mencapai target pemerintah meningkatkan akses keungan dari yang hanya 20% di segmen usaha UMi, juga menaik kelaskan pelaku usaha dan memperkuat ekonomi nasional,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Kementerian BUMN membentuk holding tiga BUMN yang selama ini fokus pada pemberdayaan UMKM. Holding tersebut melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.

BRI telah mempublikasikan keterbukaan informasi melalui otoritas bursa, bahwa bank terbesar itu akan menjadi perusahaan induk holding BUMN sektor UMi yang diawali dengan pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMED).

Pelaksanaan PMHMED BRI akan diikuti pemerintah yang memiliki Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Pemerintah menggunakan HMETD untuk menyerahkan saham (inbreng) miliknya di Pegadaian dan PNM kepada BRI.

Saham Seri B milik pemerintah di Pegadaian yang akan diserahkan berjumlah 6.249.999 saham atau 99,9%. Kemudian, 1.299.999 saham Seri B atau setara 99,9% di PNM juga akan dialihkan pemerintah. Pembentukan holding dilakukan demi mengintegrasikan kapabilitas setiap perusahaan guna melayani pelaku usaha ultra mikro, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan lebih baik lagi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini