Terungkap! Alasan Orang RI Kesulitan Punya Rumah

Tim Okezone, Jurnalis · Senin 28 Juni 2021 11:10 WIB
https: img.okezone.com content 2021 06 28 470 2431917 terungkap-alasan-orang-ri-kesulitan-punya-rumah-HuPPAD2Kzd.jpg Ilustrasi Rumah (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 berencana untuk meningkatkan rasio kontribusi sektor perumahan terhadap perekonomian Indonesia dari 2,9% menjadi 4% terhadap produk domestik bruto, dengan potensi peningkatan tenaga kerja mencapai 4,34 juta jiwa.

“Sektor perumahan itu memiliki multiplier effect besar terhadap perekonomian di Indonesia, backward dan foreward effect yang ditimbulkan juga menggerakkan 174 sektor perekonomian lainnya," kata Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan Ludiro seperti dikutip dalam diskusi virtual, Jakarta, Senin (28/6/2021).

Ludiro mengatakan bahwa sektor perumahan merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan dan berpotensi memberikan pertumbuhan ekonomi mencapai Rp48,8 triliun.

“Potensi sektor perumahan yang besar tersebut membuat peran BP Tapera sebagai pengelola tabungan perumahan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah memiliki peran penting untuk mendorong hal tersebut," ujar Ludiro.

Saat ini kebutuhan penyediaan hunian terus meningkat, rata-rata tingkat urbanisasi di Indonesia berada pada angka 3,4% jauh di atas rata-rata dunia yakni 2,16%.

Baca Juga: Bikin Takjub, Apartemen 10 Lantai di China Dibangun dalam 28 Jam

“Permasalahan kebutuhan juga berkaitan dengan pembiayaan perumahan dan selama ini sumber pembiayaan rumah juga belum optimal di samping ketimpangan daya beli masyarakat, banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan dalam memiliki rumah," katanya.

BP Tapera saat ini oleh pemerintah juga diberikan kepercayaan untuk mengelola program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan juga bersinergi dengan institusi lain seperti Bank Tanah dan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

Ludiro menuturkan bahwa saat ini dalam sektor perumahan intervensi pemerintah dilakukan melalui berbagai sisi mulai dari pendapatan dan perpajakan; belanja negara; dan pembiayaan. Insentif perpajakan dan pembatasan PPN melalui pengenaan PPH 1% untuk rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah salah satu contoh upaya bantuan pemerintah dari sektor pendapatan negara.

Baca Juga: Pengusaha Properti Harap Insentif PPN Ditanggung Pemerintah Diperpanjang

“Kebijakan belanja negara untuk sektor perumahan juga dikeluarkan pemerintah melalui bantuan uang muka hingga bantuan pembiayaan bunga pinjaman pembiayaan rumah dan banyak lainnnya," papar Ludiro.

Peran Kementerian Keuangan saat ini dalam mendukung kerja BP Tapera di antaranya adalah memberikan modal awal sebesar Rp2,5 triliun dengan komposisi Rp2 triliun untuk operasional expenditure dan Rp0,5 triliun untuk capital expenditure. Selain itu Kementerian Keuangan juga melakukan pengalihan dana kelolaan Bapertarum menjadi bagian dari pengelolaan BP Tapera.

Ludiro juga berharap bahwa BP Tapera mampu menjaga keberlangsungannya secara jangka panjang dalam mengelola dana kepesertaan, karena program FLPP tidak selamanya juga diberikan pemerintah kepada BP Tapera.

“Beberapa tantangan yang perlu dikelola BP Tapera, yakni menjadi lembaga yang berkelanjutan, mampu mengatasi backlog perumahan, memobilisasi dana jangka panjang dari investor, sinergi dengan lembaga lain, menjadi program yang melembaga dengan keanggotaan luas (universal) dan mampu mengelola kepesertaan melalui dukungan sistem informasi dan big data perumahan agar dapat terlaksana dengan baik," ungkap Ludiro.

Dia mengatakan bahwa tidak harus yang belum memiliki rumah yang boleh ikut program Tapera, justru yang sudah memiliki rumah pun dapat memanfaatkan program ini sebagai alat untuk menabung dan turut bergotong royong membantu pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini