Share

Menko Luhut: Makin Lama Penurunan Covid-19, Makin Payah Ekonomi Kita

Rina Anggraeni, Sindonews · Selasa 06 Juli 2021 20:37 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 06 320 2436551 menko-luhut-makin-lama-penurunan-covid-19-makin-payah-ekonomi-kita-wa2DYBlJNW.jpg Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan mobilitas warga di Jawa Tengah (Jateng) dan Yogyakarta harus bisa turun 30% atau bahkan sampai 50%.

“Saya mau coba kita menyampaikan monitoring harian efektifitas PPKM Darurat Jateng dan Yogyakarta. Saya mulai dengan mobilitas dengan penurunan mobilitas di keduanya mengalami kenaikan sekitar 15%, namun itu masih di bawah target. Saya harap pencapaian penurunan mobilitas harus minimal 30% kalau bisa 50%,” kata Menko Luhut di Jakarta, Selasa (6/7/2021).

Baca Juga: Menko Airlangga: Percepatan Vaksinasi dan PPKM Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Kata dia, jika makin lama penurunannya, makin lama pula ini terjadi dan makin payah ekonomi.

"Makin lama penurunannya, makin lama pula ini terjadi dan makin payah ekonomi kita. Presiden memerintahkan jangan lama lama mengenai masalah ini,” jelas Menko Luhut.

Baca Juga: Bappenas Ungkap Kunci Pemulihan Ekonomi RI

Dia menekankan peningkatan penurunan mobilitas warga di seluruh kabupaten/kota di Jateng. Berdasarkan urutan teratas, yakni Banjarnegara, Kudus, Purbalingga, Boyolali, Banyumas, dan Grobogan daerah paling rendah.

“Ada google traffic, night light NASA, dan facebook mobility yang akan menjadi acuan, kita akan cek mobilitas itu di sini. Jadi apa yang dibikin Kapolda dan Pangdam saya akan cek, kita harus bisa di atas 30% penurunan mobilitas, dengan paling baik 50%," bebernya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, yakni Gubernur Jateng mengenai hal ini.

“Kami telah rapat dengan gubernur mengenai solusi yang bekerja di sektor esensial dan kritikal yaitu akan diberikan surat keterangan bekerja, dan kami sudah briefing bersama Kapolres, Dandim, dan pihak terkait telah memerintahkan daerah kabupaten kota untuk mendata kantor atau tempat yang merupakan esensial dan kritikal untuk memberikan surat keterangan kepada karyawannya untuk dapat dipetakan,” tandasnya.

1
2

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini