PPKM Level 4, Pegawai Bioskop Dirumahkan dan Gaji Dipotong 50%

Advenia Elisabeth, Jurnalis · Rabu 21 Juli 2021 14:48 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 21 320 2443811 ppkm-level-4-pegawai-bioskop-dirumahkan-dan-gaji-dipotong-50-Ir2aNqTrB8.jpg Pegawai bioskop dirumahkan dan gaji dipotong 50% (Foto: Shutterstock)

JAKARTA – Mal dan bioskop ditutup selama PPKM Level 4 Covid-19 pada sebagian besar wilayah Jawa dan Bali. Adapun PPKM Level 4 ini diberlakukan mulai hari ini hingga 25 Juli mendatang.

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mendukung penuh upaya pemerintah demi Tanah Air cepat pulih. Namun GPBSI berharap adanya perhatian dan bantuan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang pro kepada bioskop.

Baca Juga: Jaringan Bioskop CGV Tutup di Seluruh Indonesia selama PPKM Darurat

“Selama ini belum ada bantuan pemerintah terhadap usaha bioskop. Di antaranya bantuan/insentif Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah terutama untuk keringanan biaya listrik. Karena dua komponen biaya terbesar dalam bisnis bioskop adalah biaya karyawan/gaji dan biaya listrik,” ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat GPBSI Djonny Syafruddin kapada MNC Portal Indonesia, Rabu (21/7/2021).

Djonny menuturkan pihaknya juga membutuhkan keringanan dari sisi pajak terutama pengenaan tarif pajak hiburan yang rata di seluruh daerah. Menurutnya, hal ini akan sangat membantu bioskop pada saat pemulihan usaha.

Baca Juga: Selama PPKM Darurat, Bioskop dan Tempat Wisata Tutup

Lanjutnya, dia menyampaikan bahwa selama bioskop tutup sebagian besar karyawan diliburkan. Terlebih biaya tanggungan para pengelola cukup berat, untuk itu, pihaknya meminta uluran tangan pemerintah agar dapat memberikan insentif pada karyawan bioskop yang terkena dampak sehingga dapat meringankan beban pengelola.

“Mereka diberikan upah 50% dari yang biasanya diterima, bahkan ada yang tidak diberikan upah selama bioskop tidak beroperasi, mengingat beban operasional yang berat bagi pengusaha bioskop. Mereka adalah karyawan bioskop dan cafe bioskop yang jumlahnya sekitar 10.175 orang di seluruh Indonesia. Mereka rata-rata menerima upah minimum sesuai wilayah masing-masing,” kata dia.

Djonny menuturkan sejak PPKM darurat, kebijakan memutuskan hubungan kerja dengan karyawan pun dilakukan mengingat banyaknya pengeluaran yang tidak diimbangi dengan pemasukan.

“Dari awal sudah ada yang terkena PHK. Tapi dengan adanya pendekatan, mereka mengundurkan diri (resign). Selain itu kita juga tetap mempergunakan 50% karyawan untuk beroperasional, jadi nanti masuknya gentian. Seminggu group A, minggu depan group B,” jalas dia.

Dia berharap supaya pemerintah bisa memberikan perhatian kepada usaha biokop sebagaimana usaha industri perfilman telah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Semoga pemerintah dan pemerintah daerah memberikan perhatian kepada usaha bioskop, karena bioskop sebagai hilir industri perfilman telah banyak memberikan kontribusi positif dalam mendukung tumbuh kembangnya perfilman nasional, serta dalam hal peningkatan PAD melalui Pajak Hiburan,” pungkas Djonny.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini