Anggaran PEN Rp744 Triliun Bakal Pulihkan Ekonomi RI tapi Ada Syaratnya

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Sabtu 24 Juli 2021 15:35 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 24 320 2445386 anggaran-pen-rp744-triliun-bakal-pulihkan-ekonomi-ri-tapi-ada-syaratnya-3iiixU1efc.png Anggaran PEN Bisa Pulihkan Ekonomi RI (Foto: Diskusi Polemik MNC Trijaya)

JAKARTA - Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) menilai ekonomi Indonesia akan dapat cepat pulih dengan adanya dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) jika kelola dengan baik. Anggaran PEN kini naik jadi Rp744,75 triliun.

Menurut Ketua Umum Gapmmi Adhi Lukman, kucuran anggaran untuk untuk menangani dampak pandemi covid-19 menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional.

"Sebenarnya pada 2021, pelaku usaha sangat optimistis bahwa ini akan terjadi pemulihan yang cukup cepat, karena pemerintah juga sudah menggelontorkan begitu besar dana pemulihan ekonomi," ujar Adhi dalam program 'Polemik MNC Trijaya' yang disiarkan secara daring, Jakarta, Sabtu (24/7/2021).

Baca Juga: Ekonomi RI 2021 Bisa Tumbuh 3%-4% meski Ada PPKM Level 4, Ini Alasannya 

Selain itu, Adhi menyebut bahwa pemerintah harus memberikan izin kepada pelaku industri, khususnya yang bergerak di sektor kritikal dan esensial untuk mendapatkan izin beroperasinya meski dalam masa PPKM level 1 - 4 ini.

"Maka kami mengusulkan agar industri tetap bisa beroperasi 100 persen, khususnya yang esensial dan kritikal, dan yang non esensial dan penunjang bisa beroperasi 50 persen," katanya.

Untuk para pelaku industri yang diberikan izin beroperasi juga harus menaati peraturan, dengan melaporkan secara berkala pada kurun waktu dua kali minggu.

"Bahkan kami di sektor industri kritikal dan esensial, itu harus mendapatkan izin khusus untuk operasional dari Kementerian Perindustrian dan harus melapor, sekarang seminggu dua kali," katanya.

Hal tersebut menurut Adhi perlu dilakukan pemerintah supaya kegiatan ekonomi tidak terhenti meski di tengah pandemi.

"Bagi pelaku usaha, memang kita setuju, pengetatan kegiatan masyarakat, namun harus terukur. Jangan sampai semua kegiatan ekonomi terhenti," katanya.

Adhi Lukman berharap kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi ini satu komando, sehingga setiap daerah tidak mempunyai kebijakan kebijakan sendiri. Karena hal ini menurutnya bisa memberatkan dunia usaha dan membingungkan masyarakat.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini