Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan Capai Rp1,4 Triliun

Tim Okezone, Jurnalis · Minggu 25 Juli 2021 09:01 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 25 320 2445582 tunggakan-insentif-tenaga-kesehatan-capai-rp1-4-triliun-pGmzbelnw1.jpg Tunggakan insentif tenaga kesehatan mencapai Rp1,4 triliun (Foto: Shutterstock)

JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat tunggakan pembayaran insentif tenaga kesehatan dan PPDS sampai dengan Desember sebesar Rp1,4 triliun.

Berdasarkan data BPKP yang diteraima Okezone, Minggu (25/7/2021), yang sudah dibayarkan dan diverifikasi oleh BPKP pada 2020 sebesar Rp581,5 miliar. Sementara itu yang masih dalam verifikasi lanjutan sebesar Rp891,5 miliar.

Baca Juga: Organda Tagih Insentif dan Bantuan ke Jokowi

Sementara dalam data BPK, BPPSDM Kesehatan melakukan kelebihan pembayaran insentif tenaga kesehatan pada empat Universitas sebesar Rp5,76 miliar. Dengan rincian kelebihan pembayaran PPDS Fakultas Kedokteras UI sebesar Rp2,06 miliar, pembayaran ganda kepada peserta PPDS FK UI sebesar Rp1,56 miliar dan FK UGM sebesar Rp1,23 miliar.

Baca Juga: Pikat Investor, RI Siapkan Insentif untuk Proyek Migas Laut Dalam

BPPSDM Kesehatan juga melakukan kelebihan pembayaran insentif peserta PPDS tahap II pada Universitas Sam Ratulangi, FK UGM, FK Unair sebesar Rp897,85 juta. Adapun kelebihan dana insentif tenaga kesehatan pada 17 Satker Kemenkes dapat 31 Desember 2020 sebesar Rp8,02 miliar.

Atas kelebihan bayar tersebut, BPK merekomendasikan PPK Sektretariat BPPSDM Kesehatan untuk menagih kelebihan pembayaran insentif PPDS agar menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp5,76 miliar. BPK juga merekomendasikan untuk menagih sisa dana kelola insentif tenaga kesehatan sebesar Rp8,02 miliar kepada masing-masing pimpinan satker Kemenkes dan menyetorkannya ke kas negara.

Sebelumnya, dalam Raker dengan Komisi XI DPR RI, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan masih ada Rp1,38 triliun tunggakan pemerintah pusat untuk nakes di RS pemerintah pusat, dan pemda sekitar Rp8,11 triliun untuk nakes di RS daerah.

"Insentif nakes, ada tunggakan sejak Maret 2020 sebesar Rp1,48 triliun, kita sudah selesaikan sekitar Rp1,3 triliun, dan diharapkan semua bisa selesai di bulan ini. Untuk 2021, relatif lebih lancar pembayarannya, dari pagu Rp3,8 triliun sudah kita bayarkan Rp2,6 triliun atau 69 persen, demikian juga dengan santunan kematian," papar Budi.

Budi menjelaskan, anggaran yang ada di Kemenkes hanya untuk anggaran nakes yang ada di RS pemerintah pusat, RS TNI, RS Polri, RS BUMN dan RS swasta. Jadi, tunggakan sebesar Rp1,48 triliun yang sudah dibayar sekitar 90% dan juga insentif 2021 yang sudah dibayar sekitar 70%, hanya berlaku untuk RS tersebut.

"Sedangkan yang paling banyak pegawainya di rumah sakit umum daerah (RSUD), itu langsung diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke pemda. Sehingga nanti saya akan sampaikan seperti tadi," ujarnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini