Buruh Tetap Kerja 100% meski PPKM Level 4, Ini Buktinya

Michelle Natalia, Jurnalis · Senin 26 Juli 2021 14:21 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 26 320 2446147 buruh-tetap-kerja-100-meski-ppkm-level-4-ini-buktinya-Aknzyv8FoY.jpg KSPI Ungkap Banyak Buruh Tetap Kerja 100% meski PPKM Darurat. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengkritisi penerapan kebijakan PPKM Level 4. Serikat pekerja menilai PPKM tidak diterapkans secara merata utamanya di area pabrik.

"KSPI sudah membuat survei, mulai dari PPKM Darurat pertama hingga berubah nama menjadi PPKM level 4. Dari hasil survei itu, mayoritas buruh masih bekerja 100%," ujar

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Senin(26/7/2021).

Baca Juga: Banyak Buruh Meninggal Akibat Covid-19, KSPI Gelar Aksi Mogok pada 5 Agustus

Survei dilakukan terhadap 1.000 perusahaan yang para buruhnya menjadi anggota KSPI. Di mana mereka bekerja di berbagai sektor produksi, mulai dari farmasi hingga industri semen.

Terdapat 5 pertanyaan yang diajukan dalam survei tersebut kepada para pimpinan serikat pekerja atau buruh pada setiap perusahaan.

"Salah satu pertanyaan itu terkait apakah pabrik atau perusahaan masih bekerja 100% atau tidak hingga bagaimana pengaturan kerja jika tidak beroperasi 100%, ternyata 99% kuisioner ini dijawab oleh buruh adalah masih bekerja 100%," terangnya.

Baca Juga: Ngeri! Banyak Buruh Positif Covid-19 Tetap Kerja Demi Upah

Bahkan, Said pun menyebutkan bahwa sektor nonesensial masih beroperasi 100%. "Bahkan tak ada istilah kerja dari rumah atau work from home (WFH) 50% bagi para buruh. Dengan demikian, efektivitas dari PPKM darurat dan PPKM level 4 ini tidak berjalan di pabrik," cetus Said.

Dia menyebutkan bahwa hal ini terjadi karena kebijakan antara satu menteri dengan menteri lainnya yang tidak sinkron.

"Penyebab utamanya ya tidak ada sinkronisasi antar menteri, yaitu Menko Investasi dan Maritim sebagai koordinator PPKM Jawa-Bali maupun Menko Perekonomian sebagai koordinator PPKM di luar Jawa-Bali tidak sinkron dengan keputusan yang dikeluarkan Menteri Perindustrian," terang Said.

Dia pun menuturkan bahwa para pemilik pabrik selalu menunjukkan izin operasional dari Menteri Perindustrian ketika dikonfrontasi soal jam kerja buruh.

"Izin itu mengatur soal WFH dan kerja dari kantor, namun tak dilaksanakan. Setiap pabrik selalu mengajukan dan menunjukkan ke serikat pekerja, para manajemennya, bahwa mereka sudah mendapat izin operasional dari Menteri Perindustrian atau istilahnya kalau saya nggak salah, IOMKI, walau dalam IOMKI itu diatur harus WFH 50%, WFO 50%, faktanya tidak," tegas Said.

Dia pun meminta agar jangan rakyat saja yang diatur dalam PPKM Level 4 ini, tetapi juga para menteri. "Menterinya diatur jugalah. Kami minta hentikan itu pemberian IOMKI, kalau benar-benar mau tegakkan aturan cegah penyebaran Corona," pungkas Said.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini