Ambisi China Bangun Proyek Kereta Cepat di Asia Tenggara

Agregasi BBC Indonesia, Jurnalis · Selasa 27 Juli 2021 09:14 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 27 320 2446516 ambisi-china-bangun-proyek-kereta-cepat-di-asia-tenggara-0twHjw90U8.jpg Ambisi China membangun Kereta Cepat di ASEAN (Foto: Reuters)

JAKARTA - Republik Demokratik Rakyat Laos mengumumkan bahwa layanan kereta cepat yang menghubungkan Vientiane dan Boten, kota kecil di provinsi Luang Namtha yang berbatasan dengan China, akan dibuka kemungkinan besar pada tanggal 2 Desember tahun ini.

Pengumuman tersebut dipandang sebagai dukungan terhadap proyek jaringan kereta api ambisius yang dirancang untuk menghubungkan China dengan Asia Tenggara di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative, BRI) yang banyak digembar-gemborkan China.

Dilansir dari BBC, Selasa (27/7/2021), Somsavat Lengsawad, penasihat pemerintah Laos dan Partai Revolusi Rakyat Laos, yang terlibat dalam proyek kereta api Laos-China sejak awal, mengatakan kepada BBC Thai bahwa konstruksi telah rampung lebih dari 90% dan pekerjaan dasar di semua area untuk pembukaan layanan terus berjalan dengan baik.

Baca Juga: Kereta Tercepat di Dunia Buatan China Bisa Tempuh 1.000 Km dalam 2 Jam

Otoritas Laos dan China serta perusahaan joint-venture yang mengawal konstruksi bersama-sama menegaskan kembali bahwa proyek akan selesai sesuai jadwal pada 2 Desember ketika Laos merayakan Hari Nasional.

Pembangunan proyek senilai AS$5,9 miliar dimulai pada tahun 2016 di tengah keraguan bahwa investasi besar yang mencakup sekitar 1/3 dari ekonomi Laos akan mendorong negara itu ke dalam perangkap utang karena 60% dari dana tersebut atau sekitar AS$3,5 miliar adalah pinjaman dari Export-Import Bank of China sebagai pemodal proyek, sehingga menambah utang negara kecil itu sebanyak lebih dari AS$1 miliar.

Sisa 40% dari uang investasi diubah menjadi kepemilikan sahamnya dalam proyek - Laos diminta untuk urunan AS$730 juta. Dari jumlah tersebut, AS$250 juta berasal dari anggaran nasional Laos dan sisanya AS$480 juta akan didanai juga melalui pinjaman dari pemodal yang sama - Exim Bank of China.

Baca Juga: Wow! China Punya Kereta Tercepat di Dunia, Bisa Melesat 600 Km/Jam

Secara keseluruhan, Laos akan dibebani dengan utang melebihi AS$14 miliar - jumlah yang mengejutkan, mengingat PDB Laos sebesar AS$19,14 miliar [K5], menurut Bank Dunia pada tahun 2020.

Somsavat, ketika masih menjabat wakil perdana menteri dan menteri luar negeri Laos yang merupakan tokoh sentral dalam perundingan dengan China mengatakan, ''Saya menyadari sepenuhnya masalah ini ketika kontrak dibuat, jadi saya mengusulkan agar perusahaan patungan itu mengambil seluruh utangnya dan menggunakan proyek ini sebagai jaminan untuk pinjaman mereka sendiri. Dengan cara itu, proyek ini tidak membebani pemerintah."

Sebuah laporan Bank Dunia pada 2020 mengatakan kereta api sepanjang 414 km itu merupakan bagian integral dari Koridor Ekonomi China-Indochina dari Enam Koridor Ekonomi Internasional di BRI yang diusulkan China. Sistem kereta api berkecepatan tinggi itu akan menghubungkan Kunming di China Selatan dengan Singapura melalui Laos, Thailand dan Malaysia.

Desain rel listrik tersebut, dengan jarak antar rel 1,435 mm, dapat dilalui kereta api berkecepatan tinggi yang melaju dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam, meskipun di Laos, kecepatan kereta penumpang 160-200 km per jam dan kereta barang 120 km per jam.

Dr. Trin Aiyara, ilmuwan politik di Universitas Walailak di Thailand, mengatakan bahwa proyek kereta api China mendukung kepentingan pembangunan strategis bersama antara China dan ekonomi Asia Tenggara karena China ingin memperdalam pengaruh politik dan ekonominya di kawasan dan secara bersamaan memperluas akses pasar untuk barang-barang industri China, sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran di wilayah selatan daratan itu. Jaringan tersebut pada akhirnya akan melontarkan China untuk menjadi pusat ekonomi dunia baru.

Akademisi Thailand itu mengatakan, keuntungan yang akan didapat kawasan ini adalah mereka akan memiliki mega-infrastruktur baru untuk terhubung dengan dunia, peluang urbanisasi tanah di sepanjang rute, khususnya di daerah perbatasan baik dengan China atau negara lainnya, dan stimulus untuk meningkatkan ekonomi domestik mereka.

Akses dan Kontrol

Greg Raymond, dosen Pusat Studi Strategis dan Pertahanan di Australian National University (ANU), mengatakan China akan menuai keuntungan ganda jika pembangunan infrastruktur ini menjadi kenyataan.

Keuntungan pertama, jaringan transportasi kereta api menghubungkan China dengan Asia Tenggara dan memberikannya lebih banyak akses ke negara-negara di kawasan tersebut yang ada di 'halaman belakang'-nya. Keuntungan Kedua, China dapat menggunakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru di kawasan sebagai simpul untuk mengontrol produksi, rantai permintaan, dan konsumsi.

Proyek kereta cepat di Indonesia

China juga bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk membangun rute kereta api cepat Bandung-Jakarta. Jalur sepanjang 140,9 kilometer itu disebut akan mulai diuji coba pada Oktober 2022.

Rute ini akan menghubungkan empat stasiun, dan di setiap stasiun akan dibangun Transit Oriented Development (TOD) untuk mendorong lahirnya sentra ekonomi baru di koridor Jakarta-Bandung.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dibangun oleh PT Kereta Cepat Indonesia China, yang merupakan gabungan konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium China Railways dengan skema business to business.

Ketika meresmikan proyek ini di Bandung pada 2016 silam, Presiden Joko Widodo menjelaskan skema pembiayaan kereta cepat yang tidak menggunakan APBN.

"Karena APBN diperuntukkan bagi infrastruktur luar Jawa. Misalnya jalan tol Makassar-Manado, kereta di Papua. APBN akan kita arahkan ke sana," papar Jokowi.

"Jangan sampai Jawa sentris lagi. Melainkan, kita arahkan menjadi Indonesia sentris," ujarnya.

Namun, belakangan proyek ini diliputi kontroversi. Proyek yang semula dirancang menelan biaya $6,07 miliar atau sekitar Rp88 triliun dilaporkan mengalami pembengkakan biaya sebesar 23 persen atau sekitar Rp20 triliun yang akhirnya ditanggung oleh pemerintah.

Kini muncul seruan agar pemerintah mengkaji ulang proyek ini yang diperkirakan akan mengalami kerugian dan semakin membebani keuangan negara setelah pandemi Covid-19.

Sebuah studi oleh Bank Dunia menunjukkan kereta api Laos-China tidak menawarkan solusi pasti dalam skema besar pembangunan, menyebut perkiraan total penumpang yang berpotensi menggunakan layanan Boten-Vientiane hanya 480.000 orang pada tahun 2025, meningkat sampai 1,1 juta pada tahun 2030. Angka tersebut dianggap sebagai jumlah yang sangat moderat.

Oleh karena itu, layanan kereta api berkecepatan tinggi harus bergantung pada pengangkutan kargo, karena biaya pengangkutannya yang lebih rendah.

Setelah jaringan kereta api regional yang menghubungkan China dengan Singapura beroperasi penuh, Bank Dunia memperkirakan bahwa angkutan barang lintas batas, transit dan domestik akan meningkat sebanyak 2,4 juta ton per tahun pada tahun 2030, sedangkan bagian kereta api Laos-Cina diperkirakan dapat mengangkut hingga tujuh juta ton barang.

Kehadiran China di Laos

Studi Raymond mengidentifikasi China sebagai pemain kunci dalam pengembangan KEK di Laos. Kota Boten dibangun, dimiliki, dan dikelola oleh China sejak tahun 2003 di bawah perjanjian sewa 99 tahun. Selama hampir dua dekade, kota itu telah berfungsi sebagai pusat ekonomi China di bagian utara Laos.

Saat ini, orang-orang Laos tidak akan menikmati banyak manfaat langsung dari pembangunan sistem kereta api cepat. Wakil Perdana Menteri Laos Sonsai Siphandone pada pertengahan Juni lalu mendesak perusahaan patungan untuk menambah jumlah pekerja dari warga Laos - yang saat ini berjumlah 700 orang.

Kantor Berita China Xinhua melaporkan pada 26 Juni bahwa pihak China sedang melatih 636 rekrutan muda Laos untuk bekerja di sistem kereta api yang diharapkan dapat dibuka untuk publik akhir tahun ini. Beberapa dilaporkan akan dipekerjakan sebagai masinis kereta api, atau bekerja di fasilitas atau area pemeliharaan. Sebuah klip yang ditayangkan oleh kantor berita menunjukkan pramugari kereta China berlatih percakapan dalam bahasa Laos.

Raymond mengatakan kepada BBC Thai bahwa timbul gesekan sosial dalam pekerjaan di jalur kereta api Laos-China karena para pekerja Laos dibayar lebih rendah daripada sejawat mereka yang dari China, tetapi mereka tidak berani mengeluh.

Mata rantai yang hilang

Terlepas dari upaya bersama China dalam mendorong pembangunan jaringan kereta api di Asia Tenggara dan pandangan analis bahwa China akan menjadi pemenang terbesar dibandingkan mitranya di kawasan itu, Raymond menunjukkan bahwa jalan yang diambil China bukan tanpa hambatan.

Laos sejauh ini adalah satu-satunya negara yang berada dalam posisi sulit untuk menolak tawaran China. Ekonomi terbesar di ASEAN, yaitu Thailand, memiliki daya tawar yang lebih besar dan dapat lebih memanfaatkan BRI.

Thailand melihat bahwa ada keuntungan dalam menghubungkan sistem kereta api berkecepatan tinggi domestiknya dengan jalur kereta api China-Laos, tetapi mereka sangat sadar bahwa mereka terlalu cepat terpikat ke dalam lingkup pengaruh China.

Negara ini telah memutuskan untuk membuat langkah perhitungan dengan berfokus terlebih dahulu pada pengembangan kereta api Bangkok-Nakhon Ratchasima alih-alih satu investasi besar untuk menghubungkan Bangkok dengan Nong Khai - sebuah provinsi perbatasan di Timur Laut Thailand.

Dr. Trin mengatakan China menghadapi banyak rintangan sebelum mewujudkan proyek impiannya menjadi kenyataan. Yang paling utama di antaranya adalah posisi utang Laos yang genting, resesi ekonomi di Thailand, aturan yang rumit dalam sistem hukum negara mitra dan pembatalan proyek kereta cepat Singapura-Malaysia pada Januari, yang diresmikan lebih dari satu dekade lalu pada 2010.

Pada abad ke-21, negara-negara kecil mendapati diri mereka tidak siap menghadapi tren pembangunan internasional dan pengaruh China yang semakin besar.

Berbicara kepada BBC Thai, Raymond menyimpulkan bahwa Thailand dan Vietnam, dua ekonomi terbesar di daratan Asia Tenggara, mungkin memiliki kemampuan manuver yang lebih besar untuk mengatasi tantangan dan tekanan tersebut dan dapat dengan gesit menggunakan BRI untuk keuntungan mereka lebih baik daripada negara kecil seperti Laos.

Namun demikian, Laos masih punya pilihan dengan menjaga hubungan baik dengan mantan sekutunya, Vietnam.

1
4

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini