Menperin Arahkan Investasi Industri Semen ke Wilayah Indonesia Timur

Advenia Elisabeth, Jurnalis · Rabu 28 Juli 2021 11:19 WIB
https: img.okezone.com content 2021 07 28 320 2447159 menperin-arahkan-investasi-industri-semen-ke-wilayah-indonesia-timur-XZshsgk47R.jpg Menperin Arahkan Industri Semen Dibangun di Indonesia Timur. (Foto: Okezone.com/PUPR)

JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengemukakan upaya penguatan industri penunjang infrastruktur dan properti. Hal tersebut untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi nasional.

Upaya pertama, pemberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk industri semen, keramik, kaca lembaran dan aspal buton.“Dengan adanya SNI ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing serta dapat menekan impor produk penunjang infrastruktur,” tuturnya di Jakarta, dikutip Rabu (28/7/2021).

Baca Juga: Jangan Lengah saat PMI Manufaktur RI Cetak Rekor Tertinggi, Kenapa?

Kedua, pemerintah menyusun beberapa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai standar kompetensi tenaga kerja seperti di industri semen, ubin keramik, sehingga dapat menjamin produk yang sesuai standar.

Ketiga, Kemenperin sedang melakukan penambahan Pertimbangan Teknis sebagai salah satu upaya pengendalian impor. Keempat, penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan ketersediaan batubara untuk industri semen.

“Dalam hal ini, kami terus melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM untuk melakukan updating DMO batu bara,” terang Menperin.

Baca Juga: Pecah Rekor, Indeks Manufaktur RI Tertinggi di Asean

Kelima, Kemenperin mengusulkan kepada Kementerian Investasi/BKPM agar investasi baru untuk industri semen diarahkan pada wilayah Indonesia bagian timur, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Tak hanya itu, saat ini telah diupayakan adanya perpanjangan Pemberlakuan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) untuk produk impor ubin keramik. Hal ini ditujukan agar melindungi industri dalam negeri.

Berikutnya, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan proyek properti. Misalnya, Kemenperin telah memfasilitasi penandatanganan MoU antara Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) dengan Real Estate Indonesia (REI)

Dalam hal ini, Agus menuturkan bahwa pemerintah tengah melakukan penetapan tujuh sektor industri, antara lain industri pupuk, oleochemical, keramik, petrokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet penerima harga gas bumi sebesar USD6 per MMBTU.

“Kebijakan ini telah mendorong ketujuh industri tersebut mengalami kenaikan utilisasi, bahkan ada yang kinerja ekspornya meningkat saat pandemi,” sambungnya.

Tak kalah pentingnya, guna menjamin kelangsungan penggunaan material lokal dan mendukung industri dalam negeri untuk turut berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan properti, Kemenperin melakukan sertifikat TKDN pada produk-produk tertentu kepada industri sehingga untuk proyek-proyek yang menggunakan anggaran pemerintah dapat menggunakan produk tersebut dalam belanjanya.

“Beberapa produk industri yang memiliki TKDN untuk penunjang infrastruktur antara lain seperti aspal, bata, pavling, cat, genteng, ubin dan keramik, lampu, serta bahan baja lainnya,” tutup Menperin.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini