PLTU Batu Bara 'Dipensiunkan', RI Bakal Jadi Negara Pertama Penerima Pinjaman Asing

Agregasi BBC Indonesia, Jurnalis · Rabu 04 Agustus 2021 06:24 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 04 320 2450511 pltu-batu-bara-dipensiunkan-ri-bakal-jadi-negara-pertama-penerima-pinjaman-asing-WsEcMa0d7O.jpg Ilustrasi PLTU Batu Bara (Foto: Dok PLN)

JAKARTA - Indonesia dicanangkan menjadi salah satu negara pertama yang menerima skema bantuan internasional untuk mempercepat penutupan pembangkit listrik berbasis batu bara.

Menurut sejumlah sumber, skema itu digagas lembaga asuransi yang berbasis di Inggris, Prudential. Beberapa lembaga keuangan mendukung usul tersebut, antara lain Bank Pembangunan Asia (ADB), HSBC, dan Citibank.

Pemerintah Indonesia selama ini berjanji mengurangi penggunaan batu bara secara bertahap hingga 60% sampai tahun 2050.

Jika skema ini berjalan, Indonesia akan didorong lebih cepat menutup pembangkit listrik berenergi batu bara. Tujuannya adalah eliminasi emisi karbon di tengah pemanasan global.

Baca Juga: Selamat Tinggal! RI Pensiunkan Pembangkit Listrik Batu Bara Mulai 2025

 

ADB berharap usulan ini akan dibahas dalam konferensi iklim COP26 yang diadakan di Skotlandia, November mendatang.

Usulan ini, merujuk kantor berita Reuters yang pertama kali melaporkan ini, akan berbentuk kerjasama pemerintah dan badan usaha (public-private partnership).

Modal yang terkumpul dalam kerjasama itu akan digunakan untuk membeli pembangkit listrik tenaga batu bara, lalu menutupnya jauh lebih cepat dari umur operasinya.

"Dengan membeli pembangkit listrik batu bara yang, katakanlah, masa operasionalnya masih ada hingga 50 tahun ke depan, tapi kita menutupnya dalam waktu 15 tahun, kita dapat mengurangi emisi karbon yang terkumpul selama 35 tahun," kata Ahmed Saeed, Wakil Presiden ADB untuk Asia Timur, Asia Tenggara dan Pasifik.

Selain Indonesia, ADB berencana melakukan program percontohan untuk skema ini di Filipina dan Vietnam.

Bulan Mei lalu, saat bertemu dengan Presiden COP-26 UNFCCC, Alok Sharma, di Jakarta, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menyebut pemerintah sedang menyiapkan peta jalan untuk menurunkan emisi dari batu bara.

Salah satu siasat yang tengah dipertimbangkan, kata Siti, adalah mengatur PLTU dengan usia operasional tua.

Dalam keterangan resminya di situs KLHK, Siti berkata bahwa pengendalian batubara "cukup krusial karena mensyaratkan finansial dan teknologi".

"Bapak Presiden sudah memerintahkan untuk dibuat peta jalan bagaimana mengurangi PLTU yang ditenagai batu bara," ujar Siti.

Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Mei 2020, mayoritas listrik yang dipasok PT PLN (Persero) berasal dari pembangkit listrik berbasis energi fosil. Angkanya mencapai 60.485 MW atau 85,31%. Sumber energi fosil terbesarnya adalah batu bara. Berbagai PLTU di Indonesia mennghasilkan 35.216 megawatt (49,67%) dari total kapasitas listrik nasional.

Strategi utama dalam inisiatif yang diusulkan ADB ini adalah mengumpulkan pinjaman dari lembaga keuangan untuk membeli pembangkit listrik tenaga batu bara jauh di bawah biaya normal.

Utang itu lalu dapat dikembalikan kepada investor dengan suku bunga pinjaman yang lebih rendah dari biasanya.

Namun usulan ini belum tuntas membahas bagaimana meyakinkan pemilik untuk menjual pembangkit listrik bertenaga batubara.

Belum jelas juga apa yang harus dilakukan terhadap pembangkit itu setelah ditutup dan bagaimana usulan ini berpengaruh terhadap kredit karbon.

Usulan ADB ini muncul saat banyak lembaga keuangan besar semakin enggan meminjamkan modal untuk proyek pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Mereka disebut tengah berupaya memenuhi target iklim di tengah tantangan pemanasan global.

Pembangkit listrik berbahan bakar batu bara menyumbang sekitar seperlima dari emisi gas rumah kaca dunia. Ini adalah pencemar terbesar.

Badan Energi Internasional memperkirakan bahwa permintaan global untuk batubara akan tumbuh sebesar 4,5% sepanjang tahun 2021. Sekitar 80% dari permintaan itu datang dari negara di Asia.

Sementara itu, Panel Internasional untuk Perubahan Iklim menyerukan agar keberadaan pembangkit listrik tenaga batu bara global turun dari 38% menjadi 9% pada tahun 2030.

HSBC, Citibank, dan Prudential belum menanggapi permintaan wawancara BBC untuk pemberitaan ini.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini