4 Cara Sri Mulyani Ikuti Jejak 20 Negara Keluar dari Jebakan Kelas Menengah

Antara, Jurnalis · Rabu 04 Agustus 2021 13:40 WIB
https: img.okezone.com content 2021 08 04 320 2450737 4-cara-sri-mulyani-ikuti-jejak-20-negara-keluar-dari-jebakan-kelas-menengah-buIoEHooMR.jpg Upaya Sri Mulyani ke Luar Dari Jebakan Negara Kelas Menengah. (Foto; Okezone.com)

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjabarkan empat kunci Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap.

"Tidak banyak negara di dunia ini, kurang dari 20 negara yang bisa menembus middle income trap itu. Ini adalah tantangan nyata," ujar Sri Mulyani, dikutip dari Antara, di Jakarta, Rabu (4/8/2021).

Baca Juga: PPKM Luar Jawa-Bali Tunjukkan Perbaikan, Menko Airlangga: Testing Naik 50%

Kunci pertama, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang identik dengan terus meningkatkan produktivitas dan inovasi untuk naik menjadi negara berpendapatan tinggi.

Adapun perbaikan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial merupakan elemen yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas SDM tersebut.

"Tiga hal di bidang SDM itu anggarannya di APBN luar biasa besar, tetapi tidak hanya masalah jumlah anggaran, reformasi dan efektivitas untuk menghasilkan SDM yang berkualitas menjadi sangat penting," tegas Sri Mulyani.

Baca Juga: Indonesia Kembali Kedatangan 500.000 Dosis Vaksin Sinopharm

Kemudian, kunci kedua, kata Sri Mulyani, merupakan infrastruktur dengan kualitas yang baik dan tepat.

Kerja sama pembiayaan pembangunan infrastruktur dengan berbagai pihak swasta sangat diperlukan karena tidak ada negara manapun di dunia yang membangun infrastrukturnya hanya menggunakan anggaran negara.

Dia melanjutkan, kunci ketiga yaitu melalui perbaikan regulasi dan birokrasi yang saat ini terus dijalankan melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja agar bisa mengubah pola pikir institusi publik untuk bisa semakin melayani, baik di pusat maupun daerah.

Kunci keempat adalah kemampuan mentransformasikan perekonomian Indonesia menuju ekonomi digital berdasarkan efisiensi dan produktivitas, serta regulasi yang sederhana, kompetitif, dan terbuka.

"Ini merupakan reformasi yang sebagian sudah diterjemahkan dalam UU Cipta Kerja, UU Perpajakan, dan juga dari sisi kemampuan untuk mengurangi berbagai peraturan yang membebani dunia usaha. Kemudahan berbisnis di Indonesia juga akan terus kami perbaiki, termasuk berbagai hal utamanya adalah pelayanan publik," tutur Sri Mulyani.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini